jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menerbitkan surat nomor 963/IN/DPP/III/2026 tertanggal 5 Maret 2026 tentang Instruksi Antisipasi Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia.
Sekjen dan Ketua DPP PDIP Hasto Kristiyanto serta Darmadi Durianto menjadi pejabat yang meneken surat untuk kepala daerah hingga kader partai berkelir merah berstatus anggota DPRD Tingkat I dan II.
BACA JUGA: Antisipasi Kenaikan Harga Minyak, PDIP Terbitkan 5 Instruksi untuk Kader di Daerah
Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli membenarkan informasi terkait penerbitan surat Instruksi Antisipasi Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia.
"Iya, suratnya benar," kata dia melalui layanan pesan, Senin (9/3).
BACA JUGA: Politikus PDIP Tegaskan Prabowo Harus Minta Izin DPR sebelum Kirim TNI ke Gaza
DPP PDIP dalam awal surat menyebut eskalasi konflik Timur Tengah belakangan terus meningkat yang mengakibatkan melonjaknya harga minyak mentah dunia.
DPP PDiP dalam surat menilai melonjaknya harga kenaikan minyak mentah dunia berpotensi menambah beban subsidi BBM di Indonesia sekitar Rp7 triliun.
BACA JUGA: Legislator PDIP Desak Pemerintah Memulangkan Jemaah yang Tertahan di Arab Saudi
"Hal tesebut akan berimplikasi pada kenaikan harga BBM dan berdampak pula pada naiknya biaya distribusi barang, harga pangan, serta memicu inflasi yang memberatkan kehidupan rakyat kecil," demikian surat yang diterbitkan DPP PDIP.
Dari situ, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menerbitkan instruksi bagi kepala daerah dan kader PDIP
Berkaitan hal tersebut, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan kader PDI Perjuangan, hal-hal sebagai berikut:
1. Memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD secara konstruktif, efektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan penghitungan dan analisis secara komprehensif terhadap dampak fiskal daerah atas APBD, termasuk potensi kenaikan belanja subsidi, belanja operasional, dan belanja pelayanan publik.
3. Melaksanakan penghematan dan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat serta menunda kegiatan yang tidak mendesak.
4. Mengantisipasi kenaikan harga pangan dan biaya distribusi, serta memastikan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga di masing-masing daerah.
5. Memperkuat program jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya.
Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan keberpihakan kepada rakyat kecil sebagai wujud komitmen ideologis partai. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP Meragukan Kemampuan Prabowo Jadi Fasilitator Konflik Iran Vs AS-Israel
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
