JAKARTA, KOMPAS – Setelah sepekan lebih perang di Iran berlangsung, untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan mengenai dinamika tersebut. Presiden menegaskan, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, tetap bersikap non-blok, sehingga tidak memihak pada kekuatan mana pun.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di tengah sambutannya saat meresmikan 218 jembatan di sejumlah kabupaten melalui konferensi video daring, Senin (9/3/2026). Presiden mengikuti konferensi video dari kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, didampingi antara lain oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta serta Kepala Badan Logistik Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.
Adapun konferensi diikuti oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satgas Jembatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komandan Brigade, Komandan Korem, Komandan Distrik Militer, Komandan Rayon Militer, dan bintara pembina desa.
Dalam sambutannya, Prabowo kembali mengingatkan bahwa saat ini dunia menghadapi dinamika yang berbahaya. Perang meletus di hampir semua kawasan di dunia. Setelah di Eropa, kini hampir semua negara di Timur Tengah terlibat perang.
Sekalipun Indonesia berada jauh dari lokasi perang, Prabowo mengatakan bahwa dunia saat ini sudah menjadi kecil. Apa yang terjadi di sebuah kawasan akan mempengaruhi kawasan lain.
Akan tetapi, di tengah konteks tersebut ia meyakini bahwa Indonesia berada pada posisi yang tepat karena tetap teguh memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif. “Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non-blok. Kita tidak ingin ikut blok manapun,” ujarnya.
Prabowo melanjutkan, Indonesia menghormati semua kekuatan dunia dan semua negara. Sikap itu sebenarnya tercermin dalam semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Nilai kebhinnekaan pun tidak hanya diterapkan di dalam negeri tetapi juga ke luar negeri.
“Inilah yang membuat Indonesia sekarang menikmati kondisi yang damai. Kita bisa hidup berdampingan ratusan kelompok etnis, tapi kita bisa rukun,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, tidak bisa dimungkiri bahwa perang bakal berdampak pada berbagai kesulitan. Akan tetapi, ia bersyukur bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai kesulitan. Contohnya, di tengah perang di berbagai negara, Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan khususnya beras.
Menurut dia, swasembada beras merupakan capaian penting di tengah perang dan lonjakan harga minyak dunia yang bisa turut mempengaruhi harga pangan. Untuk itu, ke depan ia juga akan menggencarkan program-program lain untuk mencapai swasembada protein. “Apapun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman, masalah pangan,” tutur Prabowo.
Setelah mewujudkan swasembada beras, sejumlah program untuk mencapai swasembada energi juga akan dilakukan. Prabowo mengatakan, Indonesia bisa mengoptimalkan banyak hal untuk mencapai swasembada energi, terutama karena bisa menghasilkan bahan bakar dari tanaman. Contohnya, dari kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu.
Pernyataan Presiden mengenai dinamika perang di Iran itu disampaikan untuk pertama kalinya di hadapan publik. Sebelumnya, sikap resmi Indonesia disampaikan melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono dan keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu), termasuk soal tawaran Presiden Prabowo untuk menjadi mediator di antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait dan Yordania.
Belum adanya pernyataan langsung dari Presiden memicu kritik dari berbagai pihak. Indonesia dinilai lebih condong ke salah satu pihak, karena sebelum AS-Israel menyerang Iran, Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump.
Melalui keterangan tertulis, Senin sore, Kemlu RI kembali menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkat dan meluasnya ketegangan dan dampaknya di Timur Tengah. Indonesia meminta kepada AS dan Israel untuk menghentikan serangan ke Iran.
“Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait dan Yordania,” tulis Kemlu.
Indonesia pun menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara. Para pihak juga didorong untuk menahan diri secara maksimal, meredakan ketegangan, serta kembali ke meja perundingan melalui dialog dan diplomasi.
“Pemerintah Indonesia terus memantau secara dekat dampak konflik terhadap WNI yang berada di kawasan dan telah siapkan langkah kontijensi jika kondisi mengharuskan dilakukan repatriasi dari berbagai negara,” tulis Kemlu.
