Di tengah harga minyak dunia yang melonjak akibat konflik di Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto menawarkan visi yang melampaui sekadar respons krisis. Dalam konferensi video yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (9/3/2026), ia menegaskan Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor BBM karena jawabannya ada di ladang sendiri.
"Kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, dari singkong, dari jagung, dari tebu," ujar Prabowo dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Indonesia bukan pemula di jalur ini. Program biodiesel berbasis kelapa sawit sudah melewati beberapa babak dari B20, B30, B35, hingga B40 yang mulai diberlakukan penuh sejak awal 2025 dan mewajibkan campuran 40 persen biodiesel sawit dalam setiap liter solar yang dijual di Indonesia.
Pemerintah bahkan sudah merencanakan B50 untuk 2026, meski per Januari 2026 kebijakan itu masih ditahan karena kajian teknis belum selesai dan kondisi harga pasar belum memungkinkan.
Singkong, jagung, dan tebu yang disebut Prabowo adalah bahan baku bioetanol padanan B40 untuk bensin.
Ketiganya sudah masuk dalam peta jalan energi nasional sebagai bagian dari strategi diversifikasi yang lebih luas, meski skalanya masih jauh di bawah program biodiesel sawit yang sudah berjalan.
Dari kebijakan mandatori ke substitusi impor BBM nasional secara penuh adalah jarak yang sangat jauh. Indonesia mengkonsumsi sekitar 1,5 juta barel setara minyak per hari dan untuk menggantikan porsi impor yang signifikan dengan energi nabati, dibutuhkan lahan, kapasitas pengolahan, infrastruktur distribusi, dan investasi yang tidak bisa disiapkan dalam satu atau dua tahun.
Kelapa sawit punya kompetitor penggunaan yang kuat seperti industri pangan, oleokimia, dan ekspor. Ketika harga CPO global tinggi, eksportir selalu lebih memilih menjual ke luar negeri daripada memenuhi kebutuhan biodiesel domestik di harga subsidi sebuah tekanan struktural yang sudah dirasakan sejak program B35 berjalan.
Program B40 saja membutuhkan subsidi Rp35,5 triliun dari pemerintah hanya untuk tahun 2025, dan angka itu akan terus naik seiring peningkatan mandatori campuran.
Singkong dan jagung untuk bioetanol punya tantangan tersendiri: harga keekonomiannya belum kompetitif dibanding bensin berbasis minyak bumi tanpa subsidi silang yang besar.
Baca Juga: Presiden Prabowo Jamin Ketahanan Pangan Indonesia Aman di Tengah Konflik Timur Tengah
Selama biaya produksi bioetanol lebih mahal dari bensin impor, program ini akan selalu bergantung pada insentif fiskal yang berarti tetap membebani APBN, bukan menguranginya.
Ini bukan berarti program bioetanol tidak layak dikejar. Tapi skala ambisi yang disampaikan Prabowo membutuhkan infrastruktur pengolahan, kepastian harga pembelian bagi petani, dan komitmen investasi jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan kebijakan.
