Di tengah tensi geopolitik global dan dinamika ekonomi internasional yang tidak menentu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Resiliensi UMKM domestik menjadi kunci stabilitas ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai guncangan eksternal.
Peneliti Sigmaphi Indonesia, Hardy Hermawan, menilai bahwa UMKM Indonesia memiliki daya tahan yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Hal ini disebabkan oleh posisi Indonesia sebagai ekonomi terbuka kecil yang konektivitas ekspornya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 20 persen. Menurut Hardy, porsi ketergantungan yang tidak terlalu besar terhadap pasar internasional justru menjadi berkah tersendiri saat situasi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja.
"Ekonomi Indonesia ini dikenal sebagai ekonomi terbuka kecil. Porsi kegiatan ekspor terhadap GDP di Indonesia mungkin di bawah 20 persen. Sehingga kemudian ketika situasi ekonomi dunia tidak terlalu baik, ekonomi Indonesia tidak terpukul terlalu dalam karena konektivitasnya dengan ekonomi internasional tidak terlalu besar. Di Indonesia ada pengaruh dari geopolitik, tapi dampaknya tidak seburuk negara lain," ujar Hardy Hermawan dalam Newsline Bisnis, Metro TV, Senin 9 Maret 2026.
Namun, tantangan baru muncul seiring dengan masifnya digitalisasi dan ekspansi platform e-commerce. Meski membuka akses pasar yang lebih luas, ekosistem digital saat ini dinilai belum sepenuhnya memberikan level playing field atau arena bermain yang setara bagi pelaku usaha lokal. Munculnya berbagai kritik terkait struktur biaya platform hingga banjirnya produk impor murah menjadi tantangan nyata bagi UMKM.
Terkait upaya pemerintah memberlakukan tarif berbeda atau diskon tarif khusus bagi UMKM di platform digital, Hardy memberikan catatan kritis. Ia memperingatkan adanya risiko waterbed effect atau efek kasur air, di mana tekanan pada satu komponen biaya justru akan memicu kenaikan biaya di sisi lain demi mencari keseimbangan keuntungan bagi platform.
"Kalau bermain di pengaturan harga di platform ini, bisa berisiko ada yang namanya waterbed effect. Seperti kasur air, kalau ditekan di satu sisi, akan mumbul di sisi yang lain. Jika tarif diturunkan, mungkin nanti akan ditingkatkan biaya iklannya atau biaya ongkirnya. Ini membuat UMKM sulit melakukan perencanaan bisnis karena biaya masa depan menjadi tidak pasti," jelas Hardy.
Sebagai solusi, Hardy menekankan bahwa penguatan regulasi UMKM seharusnya tidak hanya fokus pada intervensi harga, melainkan pada empat poin krusial. Pertama adalah transparansi algoritma, di mana platform harus memberikan penjelasan tentang faktor penentu peringkat produk dan visibilitasnya di mata konsumen. Kedua, keadilan dalam kontrak kemitraan untuk memastikan tidak ada perubahan aturan secara sepihak oleh platform.
Ketiga, UMKM harus memiliki akses terhadap data bisnis mereka sendiri untuk melakukan evaluasi kinerja. Poin keempat yang tidak kalah penting adalah penertiban di sektor hulu, terutama terkait pemberantasan produk selundupan dan impor ilegal yang merusak harga pasar.
"Pemerintah harus memastikan UMKM mendapatkan keadilan dalam ekosistem digital melalui transparansi algoritma, kontrak kemitraan yang setara, akses data yang bagus, dan memastikan produk yang dijual bukan barang ilegal. Mungkin itu yang lebih penting bagi UMKM kita agar bisa bertahan di tengah situasi yang tidak begitu baik belakangan ini," pungkasnya.
Resiliensi UMKM Jadi Kunci Indonesia Hadapi Dampak Krisis Internasional
