Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama enitas bisnis SWF Danantara, PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) resmi memulai penyiapan pengembangan proyek ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun di Kabupaten Sumbawa. Proyek tersebut diharapkan memperkuat hilirisasi sektor peternakan sekaligus meningkatkan kemandirian pangan daerah.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.
"Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (10/3/2026).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Iqbal bersama Direktur Utama ID Food Ghimoyo di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2026). Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda.
Iqbal menjelaskan, selama ini dua sektor strategis dalam industri perunggasan yakni bibit ayam (DOC) dan pakan—masih didominasi oleh pelaku usaha besar. Kondisi tersebut membuat banyak peternak rakyat bergantung pada pola kemitraan yang membuat usaha mereka bertahan, tetapi sulit berkembang.
"Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal berkembang secara mandiri," kata Iqbal.
Baca Juga
- Danantara Resmi Mulai Proyek Peternakan Ayam Terintegrasi, ID Food Janji Serap Panen Rakyat
- Lokasi Proyek Ternak Ayam Danantara, Pekanbaru Klaim Siapkan Lahan 45 Ha
- Harga Jagung Ternak Tembus Rp6.935, Telur dan Daging Ayam Terancam Naik Jelang Ramadan
Selain persoalan struktur usaha, pemerintah daerah juga mencermati masih adanya defisit pasokan produk peternakan di NTB, khususnya telur dan daging ayam. Sebagian kebutuhan tersebut hingga kini masih dipenuhi dari pasokan luar daerah.
Di sisi lain, kebutuhan pangan diperkirakan meningkat seiring pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Iqbal, jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB saat ini telah mendekati seribu satuan layanan pemenuhan gizi (SPPG).
"Saat ini, jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan (SPPG). Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat," terangnya.
Karena itu, pembangunan industri ayam terintegrasi dinilai penting untuk menjaga ketahanan pasokan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB. Pemerintah daerah, kata Iqbal, siap memberikan dukungan agar proyek dapat berjalan lancar, termasuk melalui penguatan konektivitas logistik, infrastruktur, dan ekosistem usaha peternakan.
"Insya Allah, apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.
MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari proses peletakan batu pertama megaproyek hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun yang telah dimulai di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.
Proyek ini dirancang membangun sistem industri perunggasan modern yang terintegrasi, mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi produk peternakan.
Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengatakan, sebagai holding BUMN pangan, perusahaan memiliki kapasitas untuk mendukung pengembangan sektor peternakan nasional melalui jaringan logistik, distribusi, dan pengolahan pangan.
Saat ini, ID Food memiliki jaringan distribusi luas yang mencakup 74 cabang distribusi, 24 fasilitas cold storage, 1.051 dry storage, serta lebih dari 900 armada logistik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui kerja sama tersebut, ID Food akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB melalui sejumlah tahapan rantai nilai produksi. Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin.
Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema contract farming dan perjanjian offtake sehingga hasil produksi memiliki kepastian pasar. Peternak juga akan memperoleh pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga kredit usaha rakyat (KUR).
"Sementara pada tahap hilir, ID Food akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk, yang kemudian akan dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional," katanya
