Deretan OTT KPK sepanjang Januari-Maret 2026, Kepala KPP sampai Pemimpin Daerah Terjaring

Ilustrasi. Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. (Sumber: KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang Januari-Maret 2026. 

Dalam OTT yang terjadi sepanjang Januari-Maret 2026 itu, KPK menjaring sejumlah pihak, mulai dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sampai kepala daerah. 

Berikut deretan OTT KPK sepanjang Januari sampai Maret 2026 yang menjaring Kepala KPP sampai sejumlah kepala daerah. 

OTT Pertama Jaring Kepala KPP Madya Jakut 

OTT KPK pertama pada tahun 2026 dilakukan KPK pada 9-10 Januari 2026.

Giat ini terkait dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara (Jakut) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

KPK menangkap 8 orang dalam OTT tersebut, kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Kepala KPP Madya Jakut. 

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam hal ini ada paling tidak dua alat bukti, kami menetapkan lima orang sebagai tersangka,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (11/1/2026), seperti dilansir KompasTV.

“Yang pertama yakni saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakut, yang kedua AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut, yang ketiga ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakut, yang keempat ABD selaku konsultan pajak, dan yang kelima EY selaku Staf PT WP," imbuhnya. 

Baca Juga: Partai Golkar Kecewa Fadia A Rafiq Kena OTT KPK: Kenapa Tidak Hati-Hati

OTT Kedua Jaring Bupati Pati 

KPK kembali melakukan OTT di Pati pada 19 Januari 2026. Dalam OTT tersebut, KPK menjaring Bupati Pati Sudewo terkait dugaan tindak pidana pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Usai OTT itu, KPK kemudian menetapkan Sudewo dan tiga kepala desa (kades) sebagai tersangka. 

“Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW Bupati Pati periode 2005-2030, YON Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan, JION Kades Arum Manis Kecamatan Jaken, dan JAN Kades Sukorukun Kecamatan Jaken,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026), menurut pemberitaan KompasTV.

OTT Ketiga Jaring Walkot Madiun 

Pada tanggal yang sama, 19 Januari 2026, KPK juga melakukan OTT terkait dugaan pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. 

KPK mengamankan 9 orang dalam OTT tersebut, termasuk Wali Kota Madiun Maidi (MD). 

Dalam perkembangannya, KPK kemudian menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. 

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan tiga orang tersangka, yakni MD selaku Wali Kota Madiun periode 2019-2024 dan 2025-2030, RR pihak swasta atau orang kepercayaan MD, dan TM Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Selasa (20/1/2026), seperti dilansir KompasTV sebelumnya. 

Baca Juga: Dalih Bupati Pekalongan yang Kena OTT KPK: Ngaku Dulu Musisi, Tak Paham Hukum, dan Tata Kelola Pemda

OTT Keempat Jaring Eks Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai

KPK kembali melakukan OTT di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai pada 4 Februari 2026. 

OTT tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Dalam perkara tersebut, KPK mengamankan 17 orang, kemudian menetapkan enam orang di antaranya sebagai tersangka. 

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan lainnya (gratifikasi) di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai tersebut, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 6 orang tersangka," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2) malam, diberitakan KompasTV.

Menurut penjelasannya, enam tersangka tersebut yakni RZL selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 s.d Januari 2026; SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC.

Juga ORL selaku Kepala Seksi Intelijen DJBC; JF selaku Pemilik PT BR; AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR; dan DK selaku Manajer Operasional PT BR.

OTT Kelima Jaring Kepala KPP Madya Banjarmasin 

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV, Antara