Terkini, Makassar — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Rapat Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar Kejaksaan Negeri Makassar.
Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan yang lebih luas bagi pekerja di Makassar.
Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa forum tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kepatuhan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, Makassar sebagai salah satu kota metropolitan dan pusat aktivitas ekonomi di kawasan timur Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup besar.
Pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, industri hingga usaha mikro turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Perlindungan pekerja bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga bagian dari visi pembangunan kota yang berkeadilan. Kota yang maju tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari sejauh mana para pekerjanya mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan,” ujar Aliyah.
Ia menyebutkan, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja di sektor informal.
Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan para pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial.
Aliyah juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berupaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui berbagai program kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini merupakan langkah penting agar para pekerja di sektor informal yang memiliki risiko tinggi dapat memperoleh perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya,” jelasnya.
Selain memperluas kepesertaan, Aliyah juga menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya terkait penetapan ahli waris agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Hal-hal seperti ini perlu ditertibkan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan atau perselisihan di kemudian hari. Di sinilah peran aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban administrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Panca Sakti, mengatakan bahwa forum kepatuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mendorong peningkatan kepesertaan dan kepatuhan perusahaan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan para pemangku kepentingan.
“Kami berharap melalui forum ini dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang terukur dan berbasis data guna memastikan target perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kota Makassar dapat tercapai secara optimal,” ujar Andi Panca Sakti.
Melalui forum ini, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat komitmen, kolaborasi, dan sinergi guna memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh pekerja di Makassar, baik di sektor formal maupun informal.
