Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat potensi tambahan lifting minyak nasional sekitar 10.165 barel per hari (bopd). Ini seiring perubahan skema perdagangan natural gas liquids (NGL) dan liquefied petroleum gas (LPG) dari mekanisme hilir menjadi skema hulu.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, perubahan tersebut menyusul penandatanganan perjanjian perubahan skema jual beli NGL-LPG oleh sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebagai penjual dan perusahaan pembeli.
“Alhamdulillah, kemarin pagi telah ditandatangani perjanjian perubahan skema jual beli NGL-LPG dari skema hilir menjadi skema hulu oleh para KKKS sebagai seller dan para buyer,” ujar Djoko kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).
Sejumlah pimpinan KKKS yang menandatangani perjanjian tersebut, antara lain Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Muhammad Arifin, Presiden Direktur Pertamina EP Cepu (PEPC) Ruby Mulyawan, Presiden Direktur Pertamina EP (PEP) Rachmat Hidayat, Presiden Direktur Petronas Indonesia Yusaini, serta Direktur Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (WMO) Sofian Arsyad.
Adapun, dari sisi pembeli, perusahaan yang terlibat antara lain PT ESSA Industries Indonesia Tbk dan PT Asynergy.
Baca Juga
- Bahlil vs DPR soal Polemik Capaian Lifting Minyak 2025
- Polemik Data Lifting Minyak, DPR Kritik Masuknya NGL dalam Hitungan
- Bahlil: Butuh Mukjizat untuk Kembalikan Lifting Minyak RI ke 1,6 Juta Barel
Djoko menjelaskan, gas yang diproduksikan dari sumur migas sebagian dapat menjadi kondensat yang selama ini dicatat sebagai bagian dari lifting minyak. Selain itu, gas yang mengandung komponen C3 dan C4, yakni propana dan butana, dapat diubah menjadi cair dalam kondisi temperatur dan tekanan standar.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Migas, production sharing contract (PSC), serta praktik internasional, NGL maupun LPG dapat dikategorikan sebagai petroleum atau minyak.
Dengan perubahan skema tersebut, produk LPG dan NGL yang sebelumnya tercatat dalam rantai hilir kini dapat dihitung sebagai bagian dari lifting hulu.
“Sehingga dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka mulai Maret lifting minyak kita bertambah sekitar 10.165 bopd,” katanya.
Selain meningkatkan capaian lifting, perubahan skema ini juga diharapkan mendorong kontraktor migas dan investor untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan LPG domestik.
Djoko mengungkapkan, setelah Idulfitri tahun ini pemerintah menargetkan peresmian dua pabrik LPG baru. Pabrik itu yakni fasilitas di Cilamaya, Jawa Barat yang dibangun oleh PT ENP dengan pasokan C3 dan C4 dari Lapangan Offshore North West Java (ONWJ) milik Pertamina.
Sementara satu lainnya adalah pabrik LPG di Jawa Timur yang dibangun oleh PT SAG dengan sumber bahan baku dari lapangan milik Pertamina EP.
Menurut Djoko, kedua fasilitas tersebut diperkirakan menambah produksi sekitar 3.000 bopd dalam bentuk LPG dan kondensat.
Dia juga mengatakan, tambahan produksi itu akan beriringan dengan mulai beroperasinya sejumlah lapangan migas baru di Tanah Air.
Proyek itu antara lain Lapangan Sisi Nubi di wilayah kerja Pertamina Hulu Mahakam dengan potensi gas sekitar 120 million standard cubic feet per day (MMscfd), proyek O-OOX ONWJ sekitar 3.000 bopd, serta Tomori Selatan sekitar 2.800 bopd minyak dan 120 mmscfd gas.
Selain itu, beberapa proyek lain yang akan berkontribusi antara lain peningkatan produksi melalui enhanced oil recovery (EOR) Minas sekitar 1.200 bopd, Lapangan Sidikin sebesar 325 bopd, serta proyek gas Medco di Grissik sekitar 118 MMscfd.
Secara keseluruhan, kata Djoko, tambahan produksi dari proyek-proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar 21.500 bopd minyak, kondensat, dan LPG, serta tambahan produksi gas sekitar 550 MMscfd.
Di sisi lain, SKK Migas juga tengah menyiapkan pembangunan dua pabrik LPG baru di Sulawesi dan Jambi yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan potensi tambahan produksi sekitar 3.000 bopd LPG dan kondensat.
Djoko mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut menjadi penting untuk memaksimalkan pemanfaatan gas kaya C3 dan C4 dari sejumlah lapangan domestik sekaligus menekan ketergantungan impor LPG.
Menurutnya, langkah tersebut juga relevan di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga LPG impor.
“Percepatan pembangunan pabrik LPG dalam negeri penting agar pasokan domestik lebih kuat, terutama saat harga LPG impor sulit dijangkau,” ujarnya.
