Pramono Hentikan Open Dumping Zona 4A TPST Bantargebang

JAKARTA, KOMPAS.com- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap mengikuti arahan pemerintah pusat untuk menghentikan praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pramono mengatakan pihaknya telah menjalankan instruksi tersebut, khususnya pada zona 4A di kawasan pengolahan sampah terbesar milik DKI Jakarta itu.

“Untuk zona 4, apa yang menjadi arahan Menteri Lingkungan Hidup sudah kami jalankan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Baca juga: Longsor TPST Bantargebang Memakan Korban, DKI Didesak Benahi Pengelolaan

Pramono menjelaskan praktik open dumping di zona 4A telah dihentikan.

Sementara itu, zona lain di TPST Bantargebang masih dioperasikan untuk menampung sampah yang berasal dari Jakarta.

“Untuk zona 2 dan 3 kita akan tetap operasikan, tapi memang apa yang menjadi arahan Pak Menteri di zona 4A kita tidak open dumping di situ,” ujarnya.

Selain menghentikan praktik tersebut, Pemprov DKI juga menyiapkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS) di kawasan Bantargebang.

Proyek itu diperkirakan membutuhkan lahan sekitar 8 hingga 10 hektar.

“Bantargebang salah satunya akan kita putuskan untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah yang beroperasi di sana, dan untuk itu diperlukan lahan kurang lebih 8 sampai dengan 10 hektar,” lanjut Pramono.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan metode open dumping di TPST Bantargebang.

Baca juga: Saat Peringatan Prabowo soal Sampah Bantargebang Jadi Kenyataan...

Permintaan itu disampaikan setelah terjadinya longsor sampah di lokasi tersebut pada Minggu (8/3/2026).

"Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. TPST Bantargebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah, demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan," kata Hanif dalam pernyataan resminya, Senin (9/3/2026).

Hanif menilai peristiwa longsor yang terjadi pada Minggu (8/3/2026) hingga menyebabkan empat orang meninggal dunia menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk memperbaiki pengelolaan sampah.

Menurut Hanif, insiden tersebut menjadi bukti kegagalan sistemik dalam pengelolaan sampah dan tidak boleh lagi ditoleransi.

Baca juga: Tangisan Keluarga Cari Sopir Truk Hilang Tertimbun Sampah Longsor di Bantargebang

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Ia menegaskan metode open dumping yang masih dilakukan berpotensi membahayakan warga maupun petugas di sekitar lokasi.

Karena itu, pemerintah pusat mendorong Pemprov DKI segera menghentikan praktik tersebut serta beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih aman dan ramah lingkungan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang