FAJAR, JAKARTA — Menjelang arus Mudik Lebaran 2026, sistem transportasi nasional dinilai menghadapi dua tantangan serius sekaligus, yakni potensi krisis energi akibat lonjakan harga minyak dunia serta lemahnya aspek keselamatan transportasi darat.
Kondisi tersebut disoroti akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno. Ia menilai ketegangan geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dapat berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Situasi ini dinilai dapat menambah beban masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik. Apalagi, Indonesia masih sangat bergantung pada energi impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nasional.
Data yang dirilis sebelumnya menunjukkan konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya berkisar 860 ribu barel per hari. Ketimpangan tersebut membuat sektor transportasi sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global.
“Di ambang Mudik Lebaran 2026, lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan global menjadi alarm bagi ketahanan energi nasional. Krisis ini mencerminkan rapuhnya sistem transportasi Indonesia yang terlalu bergantung pada BBM fosil dan terus mengabaikan urgensi pengembangan angkutan umum,” ujar Djoko.
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan memperkirakan pergerakan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang atau sekitar 50,6 persen dari total penduduk Indonesia.
Pergerakan pemudik terbesar diperkirakan berasal dari Jawa Barat sebanyak 30,97 juta orang, disusul Jakarta 19,93 juta orang dan Jawa Timur 17,12 juta orang. Sementara tujuan terbanyak adalah Jawa Tengah dengan 38,71 juta orang, Jawa Timur 27,29 juta orang, serta Jawa Barat 25,09 juta orang.
Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai moda transportasi, mulai dari 31 ribu unit bus dengan kapasitas 1,25 juta penumpang, 829 kapal laut berkapasitas 3,26 juta orang, 255 kapal penyeberangan dengan kapasitas 6,15 juta orang dan sekitar 770 ribu kendaraan.
Selain itu, disiapkan pula 392 unit pesawat serta 3.821 sarana kereta api guna mendukung mobilitas masyarakat selama musim mudik.
Namun Djoko menilai ketergantungan pada kendaraan pribadi masih menjadi persoalan utama dalam sistem transportasi nasional.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar dengan porsi 52 persen atau setara 276,6 juta barel per tahun. Sementara sektor industri menyerap 34 persen, ketenagalistrikan 8 persen, dan penerbangan sekitar 6 persen.
Data lama Kementerian ESDM juga menunjukkan sekitar 93 persen konsumsi BBM digunakan kendaraan pribadi, dengan komposisi 53 persen mobil dan 40 persen sepeda motor. Sedangkan truk hanya 4 persen dan angkutan umum sekitar 3 persen.
“Kenaikan harga minyak global berpotensi menjadi uji ketahanan bagi sistem transportasi Indonesia yang sejauh ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan ketergantungan tinggi pada BBM fosil,” katanya.
Ia menilai pengembangan transportasi umum harus menjadi prioritas pemerintah untuk menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
“Sudah saatnya transportasi publik ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional agar penggunaan energi menjadi lebih efisien,” ujarnya.
Selain isu energi, Djoko juga menyoroti aspek keselamatan transportasi yang dinilai masih memprihatinkan.
Hasil rampcheck Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Tengah pada Januari 2026 menunjukkan dari 92 bus pariwisata yang diperiksa di sejumlah lokasi wisata, sebanyak 57 kendaraan atau sekitar 62 persen ditemukan melakukan pelanggaran.
Pelanggaran tersebut didominasi masalah teknis kendaraan, disusul persoalan administrasi seperti tidak memiliki KPS, dokumen kedaluwarsa hingga izin operasional yang tidak berlaku.
“Pemangkasan anggaran keselamatan di tingkat regulator memiliki efek domino yang sangat serius bagi operasional bus wisata di lapangan. Ketika pengawasan melemah, celah bahaya akan terbuka lebar,” kata Djoko.
Menurutnya, pengurangan anggaran dapat berdampak pada melemahnya pengawasan uji berkala kendaraan, menurunnya frekuensi rampcheck, hingga berkurangnya pelatihan keselamatan bagi pengemudi angkutan.
Tak hanya itu, sistem pengawasan digital seperti Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (Spionam) juga berpotensi terganggu jika dukungan anggaran untuk pemeliharaan sistem dan verifikasi data di lapangan berkurang.
Masalah lain yang turut disorot adalah keselamatan di perlintasan sebidang antara jalan dan rel kereta api.
Sebagian besar kecelakaan di lokasi tersebut terjadi di perlintasan tanpa penjagaan. Sepanjang 2025 hingga awal 2026 saja tercatat 18 kasus truk menabrak kereta api di sejumlah wilayah.
Djoko menilai minimnya anggaran daerah turut berdampak pada kesejahteraan penjaga perlintasan yang kini banyak menerima honor di bawah standar upah minimum.
“Pada akhirnya, mengabaikan pengembangan transportasi umum dan memangkas anggaran keselamatan adalah langkah mundur yang berisiko fatal,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah memperkuat kebijakan transportasi publik serta meningkatkan pengawasan keselamatan agar mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran tetap aman dan efisien dari sisi energi.
“Jangan sampai niat masyarakat untuk perjalanan mudik Lebaran 2026 justru dibayangi oleh ketidakpastian energi dan bahaya keselamatan akibat minimnya pengawasan,” katanya. (an)
