Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai pemerintah masih memiliki ruang kebijakan untuk menahan kenaikan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak global.
Adapun, salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah memperketat penyaluran subsidi energi hingga melakukan realokasi anggaran negara.
Badiul mengatakan, lonjakan harga minyak dunia yang kini menyentuh kisaran US$90 per barel berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Sebab, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN hanya dipatok sekitar US$70 per barel.
Apabila harga minyak bertahan jauh di atas level tersebut dalam periode yang lama, ruang fiskal pemerintah akan semakin tertekan sehingga opsi penyesuaian kebijakan menjadi sulit dihindari.
Kendati demikian, Badiul menilai respons kebijakan tidak harus langsung berupa kenaikan harga BBM. Pemerintah masih memiliki sejumlah alternatif kebijakan untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
"Respons kebijakan tidak harus langsung berupa kenaikan harga BBM. Pemerintah masih memiliki beberapa pilihan, seperti memperketat penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran, melakukan efisiensi belanja negara, atau melakukan realokasi anggaran dari program yang pelaksanaannya dapat disesuaikan secara bertahap," tutur Badiul kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).
Dalam konteks ini, wacana realokasi sebagian anggaran dari program sosial tertentu seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu opsi kebijakan darurat apabila tekanan fiskal semakin besar.
Menurut Badiul, realokasi semacam itu secara rasional dimungkinkan karena program seperti MBG bersifat jangka panjang dengan implementasi bertahap. Dengan demikian, penyesuaian tempo belanja tidak serta-merta mengganggu tujuan utama program tersebut.
Sebaliknya, stabilitas harga energi memiliki dampak langsung terhadap inflasi, biaya transportasi, hingga harga pangan yang dirasakan masyarakat secara luas, sekaligus memengaruhi aktivitas ekonomi.
Oleh karena itu, Badiul mengatakan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan stabilisasi ekonomi jangka pendek.
"Pemerintah perlu memprioritaskan stabilisasi ekonomi jangka pendek sambil tetap menjaga keberlanjutan program pembangunan sosial dalam jangka menengah," katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga Idulfitri 2026. Ini khususnya untuk jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan solar.
"Saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga. Karena sampai dengan Hari Raya ini insyaallah enggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Di samping itu, dia juga memastikan bahwa stok BBM di Tanah Air masih cukup. Artinya, tidak ada isu soal ketahanan minyak.
Kendati demikian, pihaknya bakal tetap mencermati perkembangan harga minyak di tengah konflik. Pihaknya juga bakal memutar otak agar anggaran negara bisa disalurkan secara efisien.
"Kita juga akan melihat seberapa penting dan langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan efisiensi. Efisiensi itu adalah penyelamatan terhadap keuangan negara dan juga adalah optimalisasi terhadap seluruh energi yang kita punya," jelas Bahlil.
Baca Juga
- Bahas BBM, LPG dan Pangan, Prabowo Panggil Bahlil hingga Amran ke Hambalang
- Harga Minyak Dunia Melonjak, Prabowo Soroti Peluang BBM Hijau
- Purbaya Klaim Kas Cukup, Pastikan Harga BBM Tak Naik!
