Puan Maharani Ketua DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah serta memastikan perlindungan data masyarakat dalam kerja sama transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Hal ini disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Kata Puan, dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
“Konflik geopolitik di Timur Tengah dapat berdampak pada harga minyak, biaya transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga rantai perdagangan global,” paparnya.
Menurut Puan, situasi tersebut perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional serta ketahanan fiskal negara dalam menjalankan pembangunan.
Di tengah ketidakpastian global, ia menegaskan bahwa negara harus tetap hadir memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat, serta memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
“DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan kesejahteraan rakyat agar tidak turun kelas,” tegasnya.
Selain fungsi legislasi dan anggaran, Puan juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ia menyebut sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR pada masa sidang ini.
Isu tersebut satu di antaranya perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat.
“Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data RI–Amerika Serikat,” pungkasnya. (faz/ham)
