Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Sidang IV DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Maret 2026.
Pembukaan masa sidang tersebut diumumkan langsung oleh Puan Maharani dalam pidatonya di hadapan anggota DPR RI.
"Dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026 sampai dengan tanggal 21 April 2026," ungkapnya.
Puan Maharani juga berpesan kepada seluruh anggota DPR agar menjalankan fungsi konstitusional dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Agenda Legislasi dan Fungsi PengawasanDalam masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan penyelesaian agenda Program Legislasi Nasional atau Prolegnas.
DPR dan pemerintah juga akan meneruskan pembahasan berbagai rancangan undang-undang yang masih berada dalam proses legislasi.
Puan menegaskan bahwa undang-undang dibentuk sebagai instrumen negara untuk memastikan ketertiban umum serta kesejahteraan rakyat.
Undang-undang juga berfungsi menjaga kepentingan publik sekaligus membangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
"DPR RI dan pemerintah, dalam membentuk suatu undang-undang, dibutuhkan komitmen yang sama yaitu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, kepentingan sektoral maupun jangka pendek," ungkapnya.
Ia menekankan bahwa pembentukan undang-undang tidak boleh hanya didasarkan pada popularitas kebijakan atau tekanan opini publik yang bersifat sementara.
"Legislasi harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, rasionalitas kebijakan serta pertimbangan jangka panjang yang ikut mempertimbangkan stabilitas negara, kepastian hukum, dan keberlanjutan," ujarnya.
DPR Soroti Berbagai Isu Strategis NasionalPuan menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPR akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjalankan undang-undang dan program pembangunan nasional.
DPR juga akan memberikan perhatian terhadap berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat.
Terdapat sepuluh isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan perlu menjadi fokus pemerintah untuk diselesaikan.
Salah satu isu tersebut adalah perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Isu lainnya adalah evaluasi kinerja aparat penegak hukum.
DPR juga menyoroti pasokan, distribusi, serta stabilitas harga pangan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
Pemerintah juga diminta memperhatikan kesiapan transportasi Lebaran termasuk ketersediaan bahan bakar.
Keterjangkauan harga moda transportasi serta kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian DPR.
Selain itu DPR menyoroti mitigasi penyelenggaraan umroh yang dipengaruhi situasi geopolitik di Timur Tengah.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah penyelenggaraan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
DPR juga menekankan perlunya evaluasi program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP.
Pemerintah diminta memperhatikan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.
Selain itu DPR menyoroti pentingnya akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Penguatan pengamanan wilayah perbatasan juga menjadi perhatian untuk mencegah kejahatan transnasional dan tindak pidana perdagangan orang.
"Keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR RI atas berbagai permasalahan tersebut, merupakan bentuk akuntabilitas konstitusional dalam hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif," ungkapnya.
