Pantau - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar diskusi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan menjelang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada 2032.
Diskusi tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion bertema “Akselerasi Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Menyongsong Pembangunan PLTN Pertama” yang digelar di Jakarta.
Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa PLTN kini tidak lagi diposisikan sebagai pilihan terakhir dalam penyediaan energi.
Ia menegaskan bahwa PLTN dipandang sebagai pilar utama energi beban dasar yang bersih dan stabil.
“Pembangunan PLTN merupakan lompatan peradaban teknologi yang menuntut standar keselamatan dan keamanan internasional ketat di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional,” ungkapnya.
Arif menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas menjadi faktor krusial dalam pembangunan PLTN.
Ia juga menegaskan bahwa budaya keselamatan nuklir yang kuat merupakan syarat utama yang tidak dapat ditawar.
“Jeda waktu enam tahun menuju 2032 adalah masa kritis. FGD ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketika PLTN pertama beroperasi, yang mengoperasikan adalah putra-putri terbaik bangsa yang telah dipersiapkan secara matang, bukan hanya mengandalkan tenaga asing,” ia mengungkapkan.
Sinergi Lima Dimensi Kesiapan SDM NuklirDiskusi tersebut dihadiri sejumlah instansi pemerintah dan lembaga terkait yang memiliki peran dalam pembangunan PLTN.
Instansi yang terlibat antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selain itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir juga ikut terlibat dalam pembahasan.
Perusahaan listrik negara melalui PT PLN Nusantara Power menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi dalam diskusi.
Forum tersebut bertujuan menyinergikan lima dimensi utama kesiapan sumber daya manusia yang selama ini berjalan secara terpisah.
Dimensi pertama adalah teknologi dan standar yang ditangani oleh BRIN untuk memastikan riset dan inovasi mendukung proses pembangunan PLTN.
Dimensi kedua adalah dimensi kelembagaan dan birokrasi yang ditangani Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dimensi ini membahas payung regulasi serta skema karier untuk menarik talenta terbaik di bidang nuklir.
Dimensi ketiga adalah kebijakan energi nasional yang berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dimensi ini memastikan peta jalan pembangunan PLTN berjalan seiring dengan kesiapan sumber daya manusia.
Dimensi keempat adalah keselamatan dan keamanan nuklir yang menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
Dimensi ini menjamin pengawasan ketat oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi.
Dimensi kelima adalah operasional dan industri yang dijalankan oleh PT PLN Nusantara Power sebagai pihak yang akan mengoperasikan reaktor nuklir secara aman dan efisien.
Risiko Kesenjangan Operator ReaktorDiskusi juga membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan PLTN di Indonesia.
Topik yang dibahas antara lain peta jalan kompetensi sumber daya manusia di bidang nuklir.
Selain itu forum tersebut membahas transformasi birokrasi dan manajemen sumber daya manusia aparatur.
Regulasi pengembangan karier di sektor nuklir juga menjadi bagian dari pembahasan.
Diskusi turut menyinggung kesiapan operasional serta strategi transisi sumber daya manusia dari pembangkit listrik tenaga uap berbahan batu bara menuju pembangkit listrik tenaga nuklir.
Para peserta juga membahas potensi risiko kesenjangan waktu dalam penyediaan tenaga operator reaktor nuklir.
Standar Badan Tenaga Atom Internasional mensyaratkan ribuan jam pengalaman bagi operator reaktor nuklir sebelum memperoleh lisensi.
Jika pelatihan besar-besaran baru dimulai pada 2029 maka Indonesia berpotensi mengalami kekurangan operator berlisensi saat PLTN pertama dijadwalkan beroperasi pada 2032.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengoperasian unit pertama PLTN pada 2032 sebagai bagian dari peta jalan menuju Net Zero Emission pada 2060.
