Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat terus mengupayakan percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa bulan lalu.
"Untuk percepatan itu, kami berharap dukungan dari BNPB melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, agar proses pemulihan pascabencana di Padang Pariaman dapat berjalan lebih cepat," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Selasa.
Ia mengatakan dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat melalui BNPB dibutuhkan mengingat sejumlah wilayah di Padang Pariaman terdampak bencana yang merusak infrastruktur serta mengganggu aktivitas ekonomi warga.
Hal tersebut, lanjutnya menunjukkan Pemkab Padang Pariaman masih membutuhkan intervensi anggaran dari pusat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak agar kembali normal.
Selain memperjuangkan infrastruktur rusak akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir 2025 lalu Pemkab Padang Pariaman juga terus berupaya mendapatkan dukungan dari BNPB untuk mendapatkan dana hibah untuk membangun Jembatan Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung.
Hal tersebut karena jembatan tersebut merupakan infrastruktur vital yang menjadi urat nadi mobilitas dan ekonomi masyarakat setempat.
John menyampaikan dalam upaya percepatan pemulihan daerah pascabencana tersebut dirinya bersama organisasi perangkat daerah di Padang Pariaman melakukan audiensi dengan sekretaris BNPB pada Senin (9/3).
Pada saat tersebut, lanjutnya BNPB menyampaikan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana.
Diketahui akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa bulan lalu Padang Pariaman mengalami kerugian sebesar Rp5 triliun, sehingga mengajukan dana perbaikan infrastruktur kepada pemerintah pusat sekitar Rp3,2 triliun.
"Untuk percepatan itu, kami berharap dukungan dari BNPB melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, agar proses pemulihan pascabencana di Padang Pariaman dapat berjalan lebih cepat," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Selasa.
Ia mengatakan dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat melalui BNPB dibutuhkan mengingat sejumlah wilayah di Padang Pariaman terdampak bencana yang merusak infrastruktur serta mengganggu aktivitas ekonomi warga.
Hal tersebut, lanjutnya menunjukkan Pemkab Padang Pariaman masih membutuhkan intervensi anggaran dari pusat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak agar kembali normal.
Selain memperjuangkan infrastruktur rusak akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir 2025 lalu Pemkab Padang Pariaman juga terus berupaya mendapatkan dukungan dari BNPB untuk mendapatkan dana hibah untuk membangun Jembatan Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung.
Hal tersebut karena jembatan tersebut merupakan infrastruktur vital yang menjadi urat nadi mobilitas dan ekonomi masyarakat setempat.
John menyampaikan dalam upaya percepatan pemulihan daerah pascabencana tersebut dirinya bersama organisasi perangkat daerah di Padang Pariaman melakukan audiensi dengan sekretaris BNPB pada Senin (9/3).
Pada saat tersebut, lanjutnya BNPB menyampaikan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana.
Diketahui akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa bulan lalu Padang Pariaman mengalami kerugian sebesar Rp5 triliun, sehingga mengajukan dana perbaikan infrastruktur kepada pemerintah pusat sekitar Rp3,2 triliun.
