Menkeu Purbaya Melantik 1.585 Pejabat Kementerian Keuangan dan Menekankan Pentingnya Integritas dalam Pengelolaan Uang Negara

pantau.com
6 jam lalu
Cover Berita

Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 1.585 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk 44 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II, dalam upacara resmi di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026.

Dalam pelantikan tersebut, Purbaya menyampaikan, "Saya, Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan."

Ia menegaskan bahwa seluruh pejabat di Kementerian Keuangan harus menjunjung tinggi integritas karena jabatan tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan uang negara.

Menurutnya, setiap keputusan yang diambil oleh pejabat Kementerian Keuangan memiliki dampak besar terhadap negara sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam pidatonya ia mengatakan, "Jabatan di Kementerian Keuangan adalah jabatan yang menyangkut uang rakyat, dan uang rakyat harus dijaga dengan disiplin dan integritas. Integritas adalah satu hal yang penting untuk Kementerian Keuangan."

Soroti Isu Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan

Purbaya mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir integritas Kementerian Keuangan sebagai institusi sering dipertanyakan oleh publik.

Hal tersebut muncul setelah adanya sejumlah kasus yang melibatkan oknum pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ia menyinggung adanya aparat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut persoalan hukum.

Purbaya menegaskan bahwa integritas tidak boleh hanya menjadi slogan atau sekadar tertulis di atas kertas.

Ia menyampaikan, "Jadi saya minta ketika ngomong integritas, bukan integritas di atas kertas, tapi betul-betul jalankan dengan benar. Saya kesulitan menjaga imej kita di luar, karena sebentar-bentar pasti ada orang bilang, pajak begini, Bea Cukai begini."

Ia juga meminta jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk memperkuat pengawasan internal agar potensi pelanggaran dapat ditemukan lebih awal sebelum mencuat ke publik.

Daftar 44 Pejabat Eselon II yang Dilantik

Sebanyak 44 pejabat eselon II dan setingkatnya dilantik dalam kesempatan tersebut.

Beberapa di antaranya adalah Bambang Juli Istanto sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal.

Emmanuel Agust Hartono menjabat sebagai Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan pada Sekretariat Jenderal.

Ferry Ardiyanto menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan pada Sekretariat Jenderal.

Deny Agung Pribadi menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara pada Sekretariat Jenderal.

Arinto Setyo Mulyawan menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik pada Sekretariat Jenderal.

Djanurindro Wibowo menjabat sebagai Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Galih Elham Setiawan menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

M. Rizki Baidillah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.

Bier Budy Kismulyanto menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat.

Adnan Wimbyarto menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.

Muhamad Mufti Arkan menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung.

Tjahjo Purnomo menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur.

Supendi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali.

Hari Utomo menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Syakran Rudy menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.

Arie Suwandani Wiwit Warastuti menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Wahyu Prihantoro menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara.

Edih Mulyadi menjabat sebagai Direktur Penilaian pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Syukriah HG menjabat sebagai Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Rahayu Puspasari menjabat sebagai Direktur Transformasi dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

R. Ay. Indriasari Sundoro menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Suroso menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Rachmat Kurniawan menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh.

Jose Arif Lukito menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Windraty Ariane Siallagan menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu.

Kusuma Santi Wahyuningsih menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten.

Dudung Rudi Hendratna menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat.

Arik Hariyono menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.

Rofii Edy Purnomo menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara.

Sumarsono menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Tunggul Yunianto menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Novi Puspita Wardani menjabat sebagai Direktur Surat Utang Negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Arief Ismail menjabat sebagai Inspektur V pada Inspektorat Jenderal.

Dicky Hadi Pratama menjabat sebagai Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi pada Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Wahyu Kusuma Romadhoni menjabat sebagai Sekretaris Badan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ganti Lis Ariyadi menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Heni Kartikawati menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ariefina Sri Indaryani dikukuhkan sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama pada Biro Sumber Daya Manusia.

Albertus Kurniadi Hendartono menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Noor Syaifudin menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan pada Politeknik Keuangan Negara STAN.

Purnomo menjabat sebagai Direktur Efisiensi Proses Bisnis pada Lembaga National Single Window.

Mira Puspita Dewi dikukuhkan sebagai Sekretaris pada Lembaga National Single Window.

Wawan Ismawandi dikukuhkan sebagai Direktur Teknologi Informasi pada Lembaga National Single Window.

Indra Adiwijaya dikukuhkan sebagai Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan pada Lembaga National Single Window.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Microsleep saat Mudik Lebaran: Ancaman yang Datang Tanpa Disadari
• 35 menit lalukumparan.com
thumb
OJK Perketat Pengawasan Dana Hasil IPO, Ditempatkan di Satu Rekening Khusus
• 11 jam lalukatadata.co.id
thumb
Prakiraan Cuaca Selasa 10 Maret 2026, Beberapa Daerah Di Indonesia Diguyur Hujan Lebat
• 19 jam lalunarasi.tv
thumb
Kemenekraf Dukung NTB Kembangkan Event Berbasis Kekayaan Intelektual
• 5 jam lalutvrinews.com
thumb
Fokus Eksekusi Strategi TLKM 30, Telkom Perkuat Fundamental dan Tata Kelola Perusahaan
• 15 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.