Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memandang bahwa Indonesia harus banyak belajar dari Vietnam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa pada era 1980-an, Indonesia menjadi contoh di Asia Tenggara untuk urusan pangan dan transformasi sektor pertanian, termasuk bagi Vietnam.
“Sekarang kita harus belajar dari Vietnam karena Vietnam telah bergerak sangat cepat, dan hari ini kita melihat transformasi yang luar biasa,” kata Rachmat saat memberikan keynote speech dalam agenda Perhimpunan Persahabatan Indonesia–Vietnam (IVFA) Ramadan Iftar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, Vietnam telah mengembangkan kemampuan manufaktur yang kuat, membangun industri ekspor yang kompetitif, dan maju pesat sektor unggulan seperti otomotif.
Rachmat lantas memandang bahwa kemajuan pesat tersebut membawa Vietnam dan Indonesia, yang telah bersahabat selama beberapa dekade terakhir, ke dalam fase hubungan yang baru.
Dia menilai bahwa kedua negara saat ini menjadi bangsa yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara serta pilar penting bagi perkembangan kawasan Asia.
“Artinya, kemitraan kita juga harus berkembang. Kerja sama tidak lagi cukup terbatas pada pertukaran tradisional, tetapi harus tumbuh menjadi kemitraan strategis untuk transformasi,” ujar Rachmat.
Dia menjelaskan, gambaran tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) 8% pada 2029.
Namun demikian, dia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya tujuan pemerintahan Tanah Air saat ini.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus mengurangi kemiskinan, memperkuat sumber daya manusia, hingga menciptakan peluang bagi generasi mendatang.
“Pertumbuhan ini didorong setidaknya oleh empat pilar. Infrastruktur sosial, mencerminkan investasi sumber daya manusia. Infrastruktur fisik, khususnya dalam konektivitas pembangunan kita, untuk mengurangi biaya logistik. Infrastruktur ekonomi, infrastruktur digital, serta reformasi birokrasi,” terang Rachmat.
