Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 harus mampu menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa 10 Maret 2026 yang menjadi pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026.
"Dalam konteks tersebut maka DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas," ungkapnya.
Dampak Dinamika Global terhadap Ekonomi NasionalPuan menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dunia.
Ia menilai salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi global adalah konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, dampak dari dinamika tersebut juga berpotensi dirasakan oleh perekonomian nasional Indonesia.
Beberapa sektor yang dinilai rawan terdampak antara lain harga minyak.
Biaya transportasi juga berpotensi mengalami kenaikan akibat kondisi global tersebut.
Harga berbagai barang juga dapat terpengaruh oleh dinamika ekonomi internasional.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berpotensi mengalami tekanan.
Rantai perdagangan global juga berisiko terganggu oleh kondisi geopolitik tersebut.
Pertumbuhan ekonomi nasional juga dapat terpengaruh oleh perubahan kondisi ekonomi global.
Harapan Masyarakat dan Pengawasan DPRPuan menyatakan bahwa di tengah kondisi tersebut masyarakat masih menaruh harapan besar kepada negara.
Masyarakat berharap negara mampu menciptakan lapangan kerja bagi rakyat.
Masyarakat juga mengharapkan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan.
Akses pelayanan pendidikan bagi masyarakat juga diharapkan semakin luas.
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga diharapkan semakin mudah dijangkau.
"Rakyat masih harus terus menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta memperkuat ekonomi kerakyatan," ungkapnya.
Puan menegaskan bahwa politik anggaran pemerintah harus mampu menjaga ketahanan fiskal negara.
Kebijakan anggaran tersebut juga harus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pekerjaan.
Pemerintah juga harus mampu mendorong peningkatan penghasilan masyarakat.
Pelayanan publik yang berkualitas harus tetap tersedia bagi masyarakat.
"Politik anggaran pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal yang dapat memastikan bahwa rakyat tetap mendapatkan jalan menuju kesejahteraannya," ujarnya.
Selain menjalankan fungsi anggaran, DPR juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Pengawasan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan sesuai ketentuan.
DPR juga mengawasi agar pembangunan nasional berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengawasan DPR diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perlindungan data masyarakat terkait perjanjian transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat.
DPR juga menyoroti evaluasi kinerja aparat penegak hukum.
Stabilitas pasokan pangan menjelang Idul Fitri menjadi perhatian DPR.
Stabilitas harga pangan menjelang Idul Fitri juga menjadi fokus pengawasan.
Kesiapan transportasi untuk arus mudik Lebaran turut menjadi perhatian DPR.
Ketersediaan bahan bakar selama periode Lebaran juga dipantau oleh DPR.
Keterjangkauan tarif berbagai moda transportasi juga menjadi bagian dari pengawasan DPR.
Puan menegaskan bahwa keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR merupakan bentuk akuntabilitas konstitusional.
Ia menilai hal tersebut juga mencerminkan hubungan kelembagaan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan negara.
