JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengkritisi bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) besutan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kurang strategis.
Mahfud mengatakan, sejak awal sudah banyak pihak yang memprotes keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.
Menurut dia, salah satu persoalan utama adalah ketidakseimbangan komposisi anggota BoP.
Pasalnya, forum yang membahas perdamaian di Palestina dan Timur Tengah itu justru tidak melibatkan perwakilan Palestina dari awal.
“Kan tidak mungkin bicara keadilan tanpa menyertakan pihak yang akan dikenai objek keputusan untuk perdamaian,” kata Mahfud saat ditemui di Senen, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).
Baca juga: Indonesia Sambut Baik Palestina Bentuk Kantor Penghubung untuk Board of Peace
Selain itu, Mahfud juga mempertanyakan legalitas BoP dalam tatanan internasional.
Ia menilai tidak jelas posisi hukum forum tersebut, termasuk dasar pembentukannya dan produk kesepakatan yang dihasilkan.
“Sebagai apa dia? Bicara apa gitu? Apa produk perjanjian multilateral atau MoU atau apa? Tidak jelas,” tegasnya.
Baca juga: Pemerintah Tangguhkan Pembahasan BoP Usai Eskalasi di Timur Tengah Meningkat
Mahfud menilai, jika ingin memiliki legitimasi internasional, forum semacam itu seharusnya berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ingatkan soal Dasasila BandungIa juga menyebut banyak kritik dari masyarakat karena keberadaan BoP dinilai tidak sejalan dengan Dasasila Bandung, yakni sepuluh prinsip dasar hubungan internasional yang disepakati dalam Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, Indonesia.
Menurut Mahfud, prinsip tersebut menekankan kesetaraan antarbangsa, penolakan terhadap penjajahan dan agresi, serta pengakuan hak setiap bangsa untuk merdeka.
“Nah Board of Peace ini kayaknya enggak ada, Dasasila Bandung-nya tidak kelihatan,” jelas Mahfud.
Baca juga: Megawati Ungkap Semangat Dasa Sila Bandung Belum Usai: Palestina Masih Menderita
Meski demikian, Mahfud mengatakan sebagian tokoh masyarakat akhirnya menerima penjelasan pemerintah setelah Presiden mengundang sejumlah ulama, tokoh nasional, dan mantan menteri luar negeri untuk berdiskusi.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyatakan Indonesia dapat keluar dari BoP jika forum tersebut tidak memberikan manfaat.
Namun, Mahfud menilai situasi terbaru di Timur Tengah perlu menjadi bahan pertimbangan baru bagi Indonesia untuk keluar dari BoP.
Baca juga: PPI Dunia Desak Pemerintah Indonesia Keluar dari BoP
