Bandung, tvOnenews.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat resmi merilis rangkuman capaian strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto per Maret 2026.
Langkah ini diambil Gerindra Jabar sebagai respons atas maraknya disinformasi (DFK) yang beredar di masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman jernih mengenai isu-isu krusial mulai dari diplomasi internasional hingga kedaulatan pangan.
Menanggapi polemik keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), pemerintah menegaskan bahwa badan tersebut adalah mandat Dewan Keamanan PBB untuk pengawasan gencatan senjata di Gaza.
- Istimewa
Fraksi Gerindra menjelaskan bahwa duduk bersama di satu meja internasional tidak berarti mengubah pendirian politik.
"Indonesia hadir di BOP karena kita peduli pada kemanusiaan di Gaza. Ingat prinsip diplomasi kita: if you’re not on the table, you’re on the menu. Kita tidak menyumbang Rp17 triliun seperti isu yang beredar; data resmi menunjukkan penyumbang utama adalah AS, Arab Saudi, hingga Qatar, sementara Indonesia tidak menandatangani komitmen donor tersebut," tegas anggota Fraksi Gerindra Jabar DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir dalam keterangan resminya, Selasa (10/3/2026).
Syahrir melanjutkan terkait kerja sama perdagangan Arrangement on Resilient Trade (ART) dengan Amerika Serikat, Indonesia berhasil mengamankan surplus dagang senilai USD 232 miliar (Rp3.900 triliun) yang terkumpul sejak 1989.
Melalui ART, keamanan data pengguna platform digital AS kini wajib tunduk pada UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia.
"Negosiator kita cerdas, mereka menyisipkan klausul National Interest sebagai syarat mutlak. Jadi, kedaulatan kita tetap terjaga," tambah anggota Komisi I DPRD Jabar ini.
Revolusi Gizi & SDM Unggul
Syahrir mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjadi kebijakan nasional di 107 negara.
Di Indonesia, riset terbaru UI menunjukkan 86% penerima mengakui MBG meningkatkan minat belajar, meski 60% siswa sebelumnya tercatat berangkat dengan perut kosong.
Pemerintah juga bersikap tegas terhadap kualitas layanan.
"Hingga Maret 2026, Badan Gizi Nasional telah menutup 49 dapur 'nakal' yang menyajikan menu di bawah standar. Kami membuka kanal pengaduan di nomor 127 agar masyarakat ikut mengawasi. Filosofi kita jelas: full plates fuel minds—anak tidak bisa belajar maksimal jika lapar," ungkap Syahrir.
