Kemenko Perekonomian memproyeksi kebutuhan pendanaan untuk mendukung transisi energi di Indonesia mencapai sekitar Rp3.000 triliun.
IDXChannel - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksi kebutuhan pendanaan untuk mendukung transisi energi di Indonesia mencapai sekitar Rp3.000 triliun.
Dana tersebut diperlukan untuk merealisasikan target pengembangan energi terbarukan sesuai dengan rencana dalam kebijakan energi nasional.
Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Farah Heliantina mengatakan target pengembangan energi baru terbarukan (EBT) telah tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan energi nasional, termasuk Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
“Seperti gimana implementasi transisi energi ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan RUPTL, sesuai dengan RUKN, sesuai dengan arahan Presiden tentang Asta Cita. Semuanya secara regulasi dan payung hukumnya sudah lengkap, tinggal bagaimana kita melakukan itu,” ujar Farah dalam acara Green Energy Transition Initiative Day 2026, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dalam rencana tersebut, RUPTL menargetkan pembangunan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan hingga sekitar 69,5 gigawatt (GW). Untuk merealisasikan target tersebut, dibutuhkan investasi yang sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar Rp3.000 triliun.
Farah menjelaskan bahwa sebenarnya sejumlah sumber pendanaan telah tersedia, salah satunya melalui skema pendanaan internasional untuk transisi energi yang mencapai sekitar Rp20 miliar. Dana tersebut terdiri dari pembiayaan konsesional dan komersial yang ditujukan untuk mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia.
“Sebenarnya kan di JETP itu ada Rp10 miliar yang terkait dengan konsensional, dan Rp10 miliar memang yang komersil,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi pendanaan tersebut, pemerintah telah membentuk unit khusus yang bertugas mengoordinasikan implementasi penyaluran dana bagi proyek transisi energi.
“Sekarang sudah ada namanya JETP Delivery Unit, kita set up JETP Delivery Unit yang fokus nanti kepada implementasi untuk penyaluran funds dari yang Rp10 miliar yang konsensional dan Rp10 miliar yang terkait dengan yang komersil,” kata Farah.
Meski demikian, penyaluran dana tersebut masih perlu dipercepat. Hingga saat ini, realisasi penyaluran pendanaan diperkirakan baru mencapai sekitar 18 persen dari total komitmen yang ada.
“Kalau sampai hari ini itu kita sekurang lebih hampir 18 persen sudah tersalurkan. Jadi diharapkan sampai 2029-2030 ini sudah bisa diimplementasikan semua,” ujarnya.
Selain aspek pembiayaan, Farah menekankan bahwa transisi energi juga harus tetap memastikan masyarakat dapat memperoleh akses energi yang terjangkau.
“Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat dapat energi yang affordable, accessible, dan accessibility,” tuturnya.
Reporter: Nasywa Salsabila
Editor: Febrina Ratna Iskana
