Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi konflik di kawasan Teluk antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran diperkirakan tidak akan langsung mengguncang perdagangan Indonesia. Namun, pemerintah diminta mewaspadai gangguan rantai pasok global dan pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan hubungan dagang Indonesia dengan Iran relatif kecil sehingga dampak langsungnya terhadap perdagangan bilateral terbatas.
Meski demikian, dia menyarankan kepada pemerintah dan pelaku usaha untuk mewaspadai ancaman rantai pasok yang terhambat.
Faisal menjelaskan, sejumlah mitra dagang besar Indonesia seperti China, Jepang, India, dan Singapura sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk yang distribusinya banyak melalui Selat Hormuz.
Apabila jalur tersebut terganggu, ujar dia, pasokan minyak ke negara-negara tersebut dapat terdampak sehingga berpotensi meningkatkan biaya produksi industri.
Alhasil, kondisi tersebut dapat menekan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia, termasuk menurunkan permintaan terhadap produk ekspor nasional.
Baca Juga
- Efek Perang Iran vs AS-Israel: Sektor Logistik & Perdagangan RI Terancam
- Eskalasi Konflik Iran-Israel Berisiko Guncang Perdagangan RI hingga Picu Inflasi
“Dalam hal dampak perang terhadap melemahnya permintaan dan gangguan-gangguan perdagangan yang juga mengganggu mitra-mitra dagang kita secara lebih luas juga dalam bentuk penurunan permintaan PDB,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).
Di sisi lain, konflik geopolitik di kawasan Teluk juga berpotensi memicu kenaikan harga komoditas energi global. Kondisi ini justru dapat memberikan dampak positif bagi sejumlah komoditas ekspor Indonesia.
Menurut Faisal, kenaikan harga minyak biasanya mendorong substitusi ke sumber energi lain seperti batu bara dan gas, yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia.
Selain itu, lonjakan harga energi juga dapat mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan perkebunan global, termasuk sawit, yang berpotensi meningkatkan nilai ekspor Indonesia.
Namun demikian, Core menyebut pelemahan permintaan global berpotensi menekan kinerja ekspor sektor manufaktur Indonesia. Faisal menilai sejumlah produk manufaktur berisiko mengalami penurunan permintaan akibat perlambatan ekonomi di negara mitra dagang serta gangguan perdagangan global yang dipicu konflik geopolitik.
Jika ditinjau dari sisi impor, lanjut dia, dampaknya justru lebih berat. Kenaikan harga energi global berpotensi meningkatkan biaya impor Indonesia, terlebih jika diikuti pelemahan nilai tukar rupiah.
“Artinya dengan biaya impor yang mahal, apalagi kemudian kalau rupiah juga ikut melemah, berarti semua yang kita peroleh bahan baku dari luar itu jadi meningkat harganya secara signifikan dan kita banyak sektor-sektor industri-industri yang bergantung pada pasokan dari luar negeri,” jelasnya.
Faisal mencontohkan sejumlah sektor yang bergantung pada impor bahan baku seperti industri kimia, farmasi, tekstil, hingga sektor pangan. Selain itu, Indonesia juga masih mengimpor berbagai komoditas pangan strategis seperti gandum untuk tepung terigu, bawang putih, kedelai, serta gula.
“Nah itu kan kita banyak mengimpor itu, jadi otomatis biaya impor kita jadi jauh lebih mahal,” imbuhnya.
Lebih lanjut, kenaikan harga minyak dunia yang telah menembus level di atas US$100 per barel juga berpotensi memicu tekanan inflasi domestik, terutama jika pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut Faisal, kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya logistik dan transportasi yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga pangan di dalam negeri. Bahkan, dia menilai tekanan inflasi berpotensi semakin besar karena bertepatan dengan momentum peningkatan permintaan menjelang Idulfitri.
“Jadi artinya dorongan inflasi ini bisa menjadi sangat signifikan sekali kalau seandainya harga BBM bersubsidi itu juga dinaikkan sebagai dampak dari kenaikan harga minyak global,” pungkasnya.
