jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai ada kegagalan dalam membina pemimpin di tingkat daerah, menyusul fenomena sejumlah bupati dan wali kota terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2026.
“Gelombang OTT ini adalah indikator kegagalan pembinaan kepemimpinan daerah," kata dia melalui keterangan persnya, Rabu (11/3).
BACA JUGA: Terjaring OTT KPK, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Dipecat PAN
Legislator fraksi PKB itu menuturkan kasus OTT terhadap kepala daerah yang berulang menunjukkan pembinaan integritas pejabat publik tak berjalan.
"Berulangnya operasi tangkap tangan menunjukkan bahwa pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh aspek moral yang paling mendasar,” ujar Indrajaya.
BACA JUGA: Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Viva Yoga Sampaikan Penyesalan
Dia menyoroti perlunya evaluasi program retret kepala daerah yang sebelumnya digagas Presiden RI Prabowo Subianto menyikapi fenomena kepala daerah terjaring OTT.
Menurutnya, retret oleh pemerintahan pusat pada dasarnya memiliki tujuan baik sebagai forum konsolidasi nasional.
BACA JUGA: Sudewo dan Fadia A Rafiq Kena OTT KPK, Gubernur Jateng tak Mau Ada Kasus Ketiga
Namun, kata Indrajaya, fenomena OTT terhadap kepala daerah menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas substansi pembinaan kegiatan retret.
"Maraknya OTT menunjukkan kita perlu menilai kembali apakah materi retret benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik,” ujar dia.
Indrajaya mengingatkan pembinaan kepemimpinan di daerah harus menyentuh penanaman nilai moral.
Menurutnya, pendekatan kedisiplinan, latihan fisik, atau metode semimiliter tidak bisa menjadi prioritas dalam pembinaan kepala daerah.
Indrajaya menjelaskan tantangan utama kepemimpinan di era pemerintahan digital justru terletak pada etika penggunaan kekuasaan.
Dia pun menyoroti pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq setelah terjaring OTT oleh KPK.
Kepada penyidik, Fadia mengaku tidak memahami aturan, karena latar belakangnya sebagai artis setelah terjaring OTT KPK.
“Pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan serius dalam proses kaderisasi politik. Partai politik seharusnya menjadi sekolah kepemimpinan yang memastikan calon kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan, etika jabatan, dan hukum administrasi negara,” ujar dia.
Diketahui, KPK pada 2026 menangkap empat kepala daerah. Pertama, Bupati Pati Sudewa pada Januari.
Menyusul berikutnya, Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari yang masing-masing terjaring OTT pada Januari dan Maret. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pucuk Pimpinan Rejang Lebong Lumpuh, Wakil Bupatinya Ternyata Ikut Kena OTT KPK
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
