Teliti Pencegahan Konflik Bernuansa agama di Makassar, Ansyar Raih Gelar Doktor di Unhas

harianfajar
12 jam lalu
Cover Berita

HARIAN FAJAR, MAKASSAR — Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik, Ansyar, menjalani Ujian Promosi Doktor (Terbuka) pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Selasa (10/3/2026) di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Makassar.

Dalam sidang terbuka tersebut, Ansyar mempertahankan disertasi berjudul “Interactive Governance dalam Pencegahan Konflik di Kota Makassar.” dan lolos dengan predikat sangat memuaskan.

Sidang promosi dipimpin oleh Dekan FISIP Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si. yang juga bertindak sebagai promotor, dengan Prof. Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si. sebagai ko-promotor.

Tim penguji terdiri dari sejumlah akademisi senior FISIP Universitas Hasanuddin, yakni Prof. Dr. Moch. Thahir Haning, M.Si., Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si., dan Prof. Dr. Muhammad Yunus, MA. Sementara itu, Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si. hadir sebagai penguji eksternal, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan.

Kehadiran Sekprov Sulsel sebagai penguji eksternal memberikan perspektif praktis pemerintahan dalam menilai relevansi penelitian tersebut terhadap kebijakan publik.

Dalam proses pengujian, Jufri Rahman mengapresiasi pilihan tema penelitian yang menyoroti pencegahan konflik bernuansa agama di Kota Makassar. Menurutnya, meskipun secara kuantitatif konflik jenis ini tidak sebanyak konflik sosial lainnya, namun memiliki sensitivitas yang tinggi serta potensi dampak yang luas bagi stabilitas masyarakat.

Ia menilai temuan penelitian yang disampaikan oleh Ansyar sangat menarik dan relevan dengan pengalaman praktisnya selama ini dalam menangani berbagai persoalan konflik sosial.

Jufri Rahman bahkan mengaitkan temuan tersebut dengan pengalaman keterlibatannya dalam proses penanganan konflik di sejumlah daerah, termasuk konflik Poso, yang menunjukkan bahwa pengelolaan konflik membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. hal ini juga terjawab dalam mondel interaktif governance yang anda tawarkan.

Dalam disertasinya, Ansyar meneliti bagaimana pendekatan Interactive Governance dapat digunakan untuk memperkuat upaya pencegahan konflik bernuansa agama di Kota Makassar.

“Penelitian ini mengembangkan teori Interactive Governance yang dikemukakan oleh Kooiman (2003) dengan menambahkan dimensi baru berupa partisipasi publik serta pemahaman masyarakat terhadap isu (public understanding of issue) sebagai faktor penting dalam tata kelola konflik,”paparnya.

Menurut Ansyar, konflik bernuansa agama meskipun jumlahnya relatif kecil dibanding konflik sosial lainnya, memiliki sensitivitas tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap stabilitas sosial.

Oleh karena itu, menurutnya pencegahan konflik memerlukan pendekatan tata kelola yang melibatkan berbagai aktor secara kolaboratif.

“Model tata kelola interaktif yang kami kembangkan diharapkan dapat memperkuat tiga dimensi utama dalam teori Kooiman yaitu keragaman, kompleksitas, dan dinamika, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan konflik,” jelas
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Ia juga menambahkan bahwa temuan penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat sistem deteksi dini dan pengelolaan konflik sosial di masyarakat.

Diketahui pendidikan doktor ditempuh selama kurang lebih tiga tahun.
Penelitian ini juga diperkaya dengan pengalaman praktis Ansyar sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan, yang selama ini terlibat langsung dalam isu stabilitas sosial dan pencegahan konflik.

Melalui disertasinya, Ansyar berharap model tata kelola interaktif yang dikembangkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. (fit)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pramono Buka Peluang Bikin Pergub Soal Penanganan Perundungan
• 19 jam lalumetrotvnews.com
thumb
BGN Perkuat Standar Program MBG Lewat Sinergi Ekonomi Rakyat, Petani Lokal hingga Dapur Gizi Disatukan
• 7 jam lalutvonenews.com
thumb
Dirut PAM Jaya Heran Ada Gedung Pemerintah Pakai Air Tanah untuk Efisiensi
• 9 jam lalukompas.com
thumb
OJK Wajibkan Bank yang Gunakan TKA Tugaskan Karyawan WNI ke Luar Negeri
• 13 jam lalukumparan.com
thumb
Menko Polkam pastikan pemerintah lindungi WNI di Timur Tengah
• 16 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.