Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono merespons rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia mengaku tak tahu menahu mengenai rencana impor tersebut.
Menurutnya, persoalan impor tersebut merupakan urusan antara PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan produsen pikap asal India.
“Nah itu memang yang tadi sempat kami sampaikan bahwa kami tidak mengetahui secara persis (impor 105 ribu pikap) karena itu soal Agrinas Pangan yang melaksanakan kegiatan dengan pihak produsen dari India,” kata Ferry dalam penjelasannya kepada Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (11/3).
Ferry mendetailkan dalam pembangunan KDMP, Kemenkop memang memberi pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk melaksanakan pembangunan bangunan serta kelengkapannya. Meski bangunan dan kelengkapan tak terpisahkan, Ferry menjelaskan soal kelengkapan adalah suatu hal yang bersifat ‘khusus’.
“Nah ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, tetapi ada yang bersifat khusus yang mengenai soal kelengkapannya,” ujarnya.
Dia tidak bisa menjelaskan mengenai detail impor pikap dari India. Namun jika terkait progres pembangunan fisik KDMP, Ferry menyanggupi untuk menjelaskan hal tersebut.
“Tetapi kalau untuk pembangunan fisik gudang, gerai dan alat kelengkapannya, kami mendapatkan masukan informasi dan kami pun juga melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi sendiri,” kata Ferry.
Komisi VI DPR RI menjadwalkan rapat dengan Kemenkop dan PT Agrinas Pangan Nusantara pada hari ini (11/3). Namun, rapat ditunda akibat absennya Direktur Utama PT Agrinas Pangan, Joao Angelo De Sousa dalam rapat.
Salah satu anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Mufti Anam berpendapat rapat memang harus ditunda karena ia ingin mendapat informasi yang jelas mengenai impor 105 ribu pikap dari India untuk KDMP. Hal ini karena sebelumnya rencana impor tersebut tak pernah diinformasikan kepada Komisi VI DPR RI.
“Karena kami tidak mau saling lempar tanggung jawab antara Dirut Agrinas dengan Kementerian Koperasi. Karena kita tahu dari 105 ribu kendaraan yang diimpor dari India yang kami di Komisi VI tidak pernah tahu sekalipun. Pagi-pagi kami terima berita dari media bahwa impor 105 ribu mobil. Pada kesempatan ini kami tentu sangat kecewa,” ujar Mufti.
Menurut Muffti, jumlah impor tersebut bukanlah angka yang kecil. Maka dari itu, ia ingin mengetahui lebih detail dan dalam mengenai dana yang digunakan untuk impor 105 ribu pikap tersebut.
“Karena 105 ribu mobil itu sangat besar sekali. Kami ingin tahu itu kepentingan siapa. Karena kami tanya tadi Pak Menteri Kooperasi tidak tahu. Kami Komisi VI juga tidak tahu. Bahkan usernya kepala desa juga tidak diajak bicara. Dan kami juga ingin tanya duitnya dari mana,” kata Mufti.
Pembatalan rapat tersebut juga akhirnya disetujui oleh Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Anggia Erma Rini yang memimpin rapat. Jika persoalan hanya dibahas dengan Menkop, rapat tak bisa dilanjutkan.
“Dan saya setuju, saya setuju bahwa ini adalah ketidakseriusan Dirut Agrinas dalam mengembangkan dan juga bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Saya setuju kalau kita tunda sampai Dirut bisa hadir di sini dan kita bisa berdiskusi lebih panjang. Kalau hanya Menkop saja nggak bisa,” ujar Anggia.
