Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyampaikan bahwa rencana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL) senilai Rp500 masih dalam kajian dan mempertimbangkan daya beli masyarakat.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menuturkan, sejatinya wacana kenaikan tarif bukanlah hal baru. Namun, dirinya menekankan bahwa hal tersebut masih dalam kajian intensif bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
“Jadi kalaupun nanti apa pun hasil dari kajian, tentunya ini tetap akan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat. Jadi fokus utama kita sekarang adalah peningkatan pelayanan dulu,” ujarnya dalam konferensi pers di Hall Stasiun Juanda, Rabu (11/3/2026).
Sekalinya ada penyesuaian tarif pun, menurutnya hal tersebut akan disampaikan oleh pemerintah.
Mengingat, operasional KRL turut menggunakan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelumnya, Direktur Utama KCI Mochamad Purnomosidi menuturkan terdapat sejumlah opsi untuk mengarahkan subsidi menjadi tepat sasaran dan demi menekan subsidi pemerintah yang sudah semakin besar dan terbatas.
Baca Juga
- 2017, Tarif KRL Commuter Dilarang Naik
- Apa Kabar Kenaikan Tarif KRL? Ini Jawaban KAI Commuter
- Dear KCI, Sebelum Tarif KRL Naik Perlu Pertimbangkan Hal Ini
Kenaikan tarif KRL atau pengoperasian kereta prioritas menjadi dua pilihan yang masuk dalam agenda utama KCI tahun 2026.
"Kasihan pemerintah lah, kan begitu. Nah kami lagi cari-cari apakah tarifnya kami naikkan atau mungkin nanti ada kereta yang prioritas begitu," ujarnya saat ditemui di Commuterline Hall, Senin (9/3/2026).
Misalnya, menghidupkan kembali skema perjalanan kereta yang berhenti hanya pada stasiun-stasiun tertentu dengan demand yang tinggi.
KRL prioritas alias komersial juga akan dipatok dengan harga yang lebih tinggi untuk menutup atau mengurangi subsidi dari pemerintah, tanpa mengganggu operasional KRL yang sudah ada.
Meski demikian, dirinya tidak menutup kemungkinan adanya opsi selain kenaikan tarif dan pengoperasian KRL prioritas untuk menekan subsidi.
Purnomosidi menyampaikan, saat ini rencana tersebut masih dalam kajian bersama Kementerian Perhubungan dan belum dapat dipastikan kapan implementasinya. Namun, dirinya memastikan solusi dari isu tersebut dapat rampung pada tahun ini.
"Itu lagi kami godok, karena tidak segampang itu. Kami perlu diskusi dengan YLKI dan izin Kemenhub. Targetnya bisa tahun ini," tambahnya.
Sebelumnya pun dalam dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2025 yang lalu tercantum rencana kebijakan subsidi KRL berdasarkan NIK. Pasalnya subsidi APBN 2025 ialah Rp7,96 triliun atau naik 0,9% dibandingkan dengan anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp7,88 triliun.
Dalam outlook tahun anggaran 2025, subsidi PSO kereta diperkirakan akan mencapai Rp7,95 triliun. Kemudian pada 2026 subsidi pemerintah untuk kereta direncanakan mencapai Rp9 triliun.
Saat ini, masyarakat hanya mengeluarkan dana sebesar 40% dari biaya yang seharusnya dibayar setiap kali naik KRL di wilayah aglomerasi Jabodetabek.
Mengambil contoh tarif termurah, yakni Rp3.000 per perjalanan, artinya biaya sebenarnya tanpa subsidi untuk rute tersebut adalah Rp7.500. Dengan demikian, masyarakat hemat Rp4.500 per perjalanan.
