Ketua Komisi V DPR Abdul Hadi menyoroti mahalnya harga tiket pesawat domestik menjelang Lebaran. Dia mengatakan banyak yang mengeluhkan hal tersebut.
Hal itu disampaikan Abdul saat rapat membahas kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi mudik Lebaran 2026 bersama Komisi V DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Rapat dihadiri Menteri Perhubungan (Menhub) Duddy Purwagandhi.
"Kami mendapat banyak keluhan kemahalan tiket Pak Menteri, terutama tiket angkutan udara. Saya coba membuka tadi, contoh ini kita ambil Garuda. (Rute) Jakarta-Manado pada tanggal 17 Maret ya, kita coba cek Rp 11 juta one way. Kemudian, Jakarta-Jayapura Rp 15,7 juta, Pak," kata Abdul.
"Kemudian Jakarta-Kuala Lumpur itu Rp 8 juta saja, Pak. Jakarta-Bangkok Rp 13 juta. Jakarta-Singapura Rp 9 juta," lanjutnya.
Abdul menuturkan harga tiket dari dalam ke luar negeri cenderung lebih murah ketimbang domestik. Dia mengatakan sudah berkali-kali meminta pemerintah melakukan mitigasi terkait hal itu.
"Memang ada kecenderungan di dalam lebih mahal daripada ke luar. Ini agak aneh memang. Terkait dengan kemahalan tiket ini, kita sudah berkali-kali meminta kepada pemerintah untuk melakukan mitigasi kemahalan tiket ini," ujarnya.
Abdul menyampaikan, naik pesawat dikenai pajak barang mewah lantaran masih dilihat sebagai kemewahan. Padahal, menurut dia, semua orang memakai pesawat sebagai kebutuhan untuk bepergian tapi masih dikenai pajak barang mewah.
"Salah satu contoh kami mendapat masukan dari teman-teman airline bahwa di Indonesia ini naik pesawat masih barang mewah, Pak. Padahal naik pesawat hari ini sudah semua orang, tidak lagi barang mewah, karena dia barang mewah, dia kena pajak barang mewah, itu salah satu contoh. Pemerintah belum mau menghilangkan pajak barang mewah terhadap tiket pesawat itu sampai hari ini," ucapnya.
Abdul meminta pemerintah mencari solusi kemahalan tiket pesawat, khususnya penerbangan domestik. Dia juga menyinggung harga tiket pesawat domestik di negara lan yang jauh lebih murah dibanding harga domestik di Indonesia.
"Kemudian soal spare part, biaya masuk spare part. Kemudian, juga soal avtur, avtur sudahlah mahal, kena pajak pula. Jadi saya rasa ini harus ada rumusnya, Pak, Pak Menteri Perhubungan untuk dicarikan jalan keluarnya soal kemahalan tiket itu. Karena kalau tidak, kita akan berkutat di sini Pak, kasihan rakyat dan masyarakat kita, mereka mendapat perlakuan berbeda dari tetangga-tetangganya," ungkapnya.
"Lokal di Malaysia itu jauh lebih murah dari kita domestiknya, dapat perlakuan yang berbeda dari tetangga-tetangganya. Domestik di Bangkok jauh lebih murah dari kita, domestik di Indonesia sangat mahal, bahkan lebih mahal saat kita terbang ke luar negeri. Ini aneh bin ajaib ini, Pak Menteri," lanjutnya.
Abdul mengatakan persoalan harga tiket yang mahal perlu diurai. Namun dia tidak ingin operasional maskapai terdampak bila harga tiket disesuaikan.
"Menurut saya ini harus kita urai, ini semua airline kan hadir di sini. Bagaimana mengurai titik ini tentu kita mengurai ini tidak boleh menyentuh minimal oprasionalnya airline. Kalau minimal operasionalnya airline kena, pesawat nggak bisa terbang nanti tambah ruwet lagi perekonomian kita. Sehingga kita perlu carikan jalan keluarnya sehingga keluhan kemahalan tiket ini bisa kita hentikan," imbuhnya.
(dek/dhn)
