Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bakal berlanjut. Di mana, dalam waktu dekat konstruksi proyek rusun subsidi akan dilaksanakan di lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seluas 45 hektare di Kota Depok.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa dua inspektur jenderal telah diturunkan untuk memastikan status lahan tidak bersengketa. Koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga telah dilakukan guna menjamin kelancaran pembangunan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Hasilnya, secara legal lahan ini milik negara dan bisa dilanjutkan untuk program perumahan rakyat,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).
Lahan seluas 45 hektare tersebut diproyeksikan mampu menampung hingga 170.000 unit hunian dengan konsep rumah susun vertikal. Kapasitas ini diperkirakan dapat menjadi solusi tempat tinggal bagi sekitar setengah juta warga di wilayah penyangga Jakarta tersebut.
Proyek strategis ini ditargetkan mampu memangkas angka kekurangan hunian atau backlog di Kota Depok yang saat ini mencapai 170.000 rumah tangga. Dia juga menambahkan, langkah ini diambilnya guna mengejar target penyediaan hunian layak bagi MBR melalui optimalisasi aset negara yang sebelumnya tidak terpakai.
“Kalau program ini berjalan, kita bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” tambahnya.
Baca Juga
- Maruarar: Proyek Rusun Subsidi Meikarta Mulai Konstruksi 8 Maret
- Maruarar Beri Sinyal Rusun Subsidi Meikarta Bisa Mulai Dipasarkan
- Pengadaan Lahan Rusun Subsidi Meikarta Tanpa APBN, Maruarar: Hibah dari Lippo
Sementara Itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari inventarisasi aset idle di kementeriannya.
Dia menilai pemanfaatan lahan untuk perumahan jauh lebih bermanfaat bagi rakyat daripada membiarkan lahan negara tidak berfungsi optimal.
“Kami melihat ada aset negara yang sifatnya idle dan sayang jika tidak dimanfaatkan. Ketika melihat lokasi ini sangat potensial, kami langsung berdiskusi dengan Menteri PKP untuk kemungkinan digunakan sebagai perumahan rakyat,” tambahnya.
Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah resmi memulai rangkaian pembangunan hunian vertikal subsidi yang bakal diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pada Minggu (8/3/2026).
Adapun, proyek rusun subsidi perdana dibangun di atas lahan milik Lippo Group seluas 30 hektare di kompleks Meikarta.
“Kalau 30 hektare (Ha) ini luar biasa. Dari gambaran timnya Danantara dan Pak James [Lippo Group], ini akan jadi kurang lebih 140.000 unit dengan 30 hektare,” jelasnya dalam agenda Groundbreaking Proyek Rusun Subsidi Meikarta, Minggu (8/3/2026).
Ara melanjutkan, nilai lahan di area tersebut berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi tersebut, kontribusi Lippo Group untuk mendukung pengembangan rusun subsidi ini diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.
“Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya, Rp15 juta per meter kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun. Kalau dia Rp20 juta, artinya adalah Rp6 triliun,” pungkasnya.
