FAJAR, JAKARTA — Pemerintah membuka kemungkinan menunda keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 2026 jika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dinilai membahayakan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan opsi tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah yang dapat berdampak pada jalur penerbangan maupun keselamatan jemaah.
“Kalau kemudian membahayakan jemaah, misalnya mengancam keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa saja muncul,” kata Dahnil di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3).
Menurut Dahnil, pemerintah saat ini menyiapkan beberapa skenario mitigasi. Selain kemungkinan penundaan, opsi lain yang dipertimbangkan adalah mengubah rute penerbangan menuju Arab Saudi.
Perubahan rute tersebut bisa dilakukan melalui jalur selatan atau bahkan melintasi wilayah Afrika jika jalur utama dinilai tidak aman.
Ia menegaskan, keputusan terkait pemberangkatan haji akan mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan serta hasil koordinasi pemerintah dengan DPR dan otoritas terkait.
Meski begitu, pemerintah berharap kondisi geopolitik segera membaik sehingga pemberangkatan jemaah tetap dapat berlangsung sesuai jadwal.
“Orientasi kami dan arahan presiden jelas, keselamatan jemaah adalah yang pertama dan utama,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat yang berencana melaksanakan umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu hingga situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali kondusif.
Jika kondisi stabil, pemerintah menargetkan kloter pertama jemaah haji Indonesia 2026 mulai diberangkatkan pada 22 April 2026. (jpnn/*)
