Kemenhaj telah menyusun dua skenario penting terhadap penyelenggaraan haji 2026. Skenario ini menyusul konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
IDXChannel - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mohamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun dua skenario penting terhadap penyelenggaraan haji 2026. Skenario ini menyusul konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini mengungkap, dua skenario yang telah disusun di antaranya ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji, dan negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi.
"Prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai prioritas tertinggi," kata Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Dengan skenario yang pertama ini, Kemenhaj membuka alternatif rute penerbangan baru, dengan menjauhi kawasan konflik di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UAE, dan Qatar.
Rute penerbangan baru tersebut menggunakan jalur Selatan via Samudera Hindia, dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya.
Kementerian Haji dan Umrah juga akan terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan keselamatan zona penerbangan.
Menurut dia, dampak dari pengalihan rute ini antara lain waktu tempuh semakin panjang. Jika jarak waktu tempuh semakin panjang, pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus melakukan technical landing di negara ketiga dan tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran.
Kemudian, merubah slot time penerbangan agar penerbangan tetap dapat berangkat dan pulang tepat sesuai jadwal yang ditentukan. "Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan," ujarnya.
Menhaj melanjutkan dengan menyampaikan opsi kedua yakni skenario kemungkinan Pemerintah Saudi membuka namun Indonesia membatalkan keberangkatan dengan kondisi karena risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia.
Terhadap skenario ini perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan masyarir tidak hangus, melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti.
"Dan ini berbagai kemungkinan termasuk kemungkinan penolakan juga ada saja sehingga kami juga selalu mengantisipasinya," tuturnya.
(kunthi fahmar sandy)
