Mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran tahun ini diprediksi meningkat signifikan. Sekitar 143,9 juta orang atau 50,8 persen dari total penduduk Indonesia diperkirakan melakukan perjalanan pada periode Lebaran 2026.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah (Pemda) mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan arus mudik yang diperkirakan mulai meningkat pada 16 Maret 2026 mendatang.
Selain itu, Pemda juga diminta memastikan kesiapan infrastruktur serta moda transportasi, baik darat maupun laut, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
“Pemerintah daerah juga ditekankan tentang pentingnya pengawasan tetap terhadap operasional angkutan laut, sungai, dan danau,” kata Wiyagus saat Rapat Koordinasi Keamanan dalam rangka Persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, kelancaran arus mudik ini juga berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas harga pangan bagi masyarakat. Pasalnya, mobilitas masyarakat yang tinggi dalam waktu bersamaan berpotensi memengaruhi distribusi logistik.
Karena itu, Pemda diminta mengantisipasi potensi gangguan distribusi, khususnya di wilayah yang menjadi jalur utama pergerakan maupun simpul distribusi logistik.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus juga mengingatkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melalui Surat Edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah agar berperan aktif menjaga kelancaran mudik sekaligus memantau dan mengendalikan inflasi menjelang hari raya Idulfitri 1447 Hijriah.
“Pak Menteri menekankan pada seluruh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten[/kota], agar menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan makanan pokok dan juga kelancaran distribusi bagi masyarakat,” imbuhnya.
