Kementerian HAM Buka Kelas HAM untuk Jurnalis

Jakarta: Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia akan membuka kelas HAM bagi jurnalis, sebagai upaya memperkuat peran media dalam membangun iklim penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Program tersebut disampaikan dalam kegiatan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM di Puri Agung Convention Hall, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.

Kegiatan ini dihadiri Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, serta perwakilan insan pers. Menteri HAM Natalius Pigai menyebut kegiatan ini sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kembali posisi pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang berperan dalam membangun peradaban bangsa secara luas. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media dengan tetap menjaga independensi masing-masing.

“Kita simbiosis interdependen. Saling menjaga independensi tapi saling kolaborasi diantara kita. Karena itu bagaimanapun pers itu adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan hak asasi manusia di negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Pigai usai launching program media pers, Rabu 11 Maret 2026.

Pigai menilai pers memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan nasional melalui praktik demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ia berharap kelas HAM bagi jurnalis dapat menjadi ruang pembelajaran untuk memperkuat pemahaman jurnalis terhadap prinsip, nilai, dan perspektif hak asasi manusia.

“Media harus bisa mengkampanyekan hal-hal yang positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, di bidang ekonomi, sosial, budaya. Tetapi juga media harus mengungkap fakta adanya patologi-patologi sosial. Jadi mengungkapkan fakta-fakta patologi sosial juga diungkapkan,” ujar Pigai.

Selain kelas HAM bagi jurnalis, Kementerian HAM menyiapkan sejumlah program lain. Salah satunya, Program Fellowship Jurnalistik Hak Asasi Manusia yang bertujuan mendukung karya jurnalistik serta memberi ruang bagi jurnalis untuk meneliti isu HAM secara lebih komprehensif dan berimbang.

Ilustrasi pers. Foto: Dok. Medcom.id

Program lain yang akan digelar meliputi Kompetisi Karya Jurnalistik HAM serta Anugerah Karya Jurnalistik HAM sebagai bentuk apresiasi bagi media yang menunjukkan komitmen dan kontribusi dalam mendorong kemajuan HAM di masyarakat. Pigai menegaskan rangkaian program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesadaran publik, sekaligus menjaga martabat hak asasi manusia di Indonesia melalui peran media. Ia juga menekankan pentingnya karya jurnalistik yang berpegang pada etika serta prinsip keberimbangan.

“Supaya kita bangun Indonesia itu media itu berperan penting. Satu melestarikan, satu memproteksi, satu memajukan. Sama-sama. Jadi semua harus dibikin persentase yang berimbang. Sehingga tidak terlihat semacam kalau media yang media-media mainstream itu hanya menyampaikan dari sudut pandang perspektif tertentu, misalnya mengungkap elemen-elemen yang ada tidak hanya di pemerintah tapi di sisi yang lain, aspek-aspek yang lain,” ungkap Pigai.

Pigai berharap kolaborasi antara pemerintah dan media dapat terus diperkuat untuk mendorong pembangunan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, Kementerian HAM ingin menjadikan pers sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus mengawal praktik demokrasi di Tanah Air.