Bisnis.com, JAKARTA — Para pemimpin baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi terpilih setelah OJK memutuskan hasil fit and proper test Anggota Dewan Komisioner OJK. Penguatan kelembagaan hingga reformasi sektor jasa keuangan menjadi agenda para pemimpin baru itu.
Rapat Internal Komisi XI DPR pada Rabu (11/3/2026) memutuskan secara musyawarah untuk mufakat, menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK.
DPR juga menetapkan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Aset Keuangan Digital dan Kripto, serta Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.
Lima pemimpin baru OJK terpilih dari 10 kandidat calon Anggota Dewan Komisioner yang mengikuti fit and proper test kemarin, Rabu (11/3/2026).
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, serta rekam jejak para kandidat dalam sektor jasa keuangan.
Menurutnya, sejumlah nama yang terpilih dinilai mampu merespons berbagai persoalan strategis yang dihadapi OJK dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Juga
- DPR Tetapkan 5 Pimpinan Baru OJK, Disahkan di Rapat Paripurna Besok
- Profil Friderica Widyasari Dewi, Ketua OJK Terpilih
- Sosok Hernawan Bekti Sasongko Wakil Ketua OJK Terpilih Pengganti Mirza
Salah satu pertimbangan DPR kembali memilih Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, karena dinilai mampu memberikan respons positif terhadap sejumlah persoalan fundamental di OJK meskipun menjabat dalam periode yang relatif singkat.
“Kenapa kita menetapkan kembali Ibu Kiki karena dalam periode yang pendek beliau bisa memberikan respons yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,” ujar Misbakhun di Kompleks DPR RI, Rabu (11/3/2026).
Selain itu, Hasan Fawzi juga dinilai mampu memberikan respons yang memadai terhadap sejumlah isu strategis di pasar modal, termasuk terkait isu Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Misbakhun menilai para kandidat yang terpilih juga mampu menunjukkan kapasitas dan pemahaman yang baik saat menjalani proses fit and proper test yang disiarkan secara terbuka kepada publik. “Pilihan-pilihan itu adalah sebuah pilihan yang menurut saya berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi yang mereka miliki,” kata dia.
Dia juga mencontohkan sosok Adi Budiarso yang dinilai memiliki pengalaman panjang di sektor keuangan dan terlibat dalam berbagai penyusunan kebijakan serta regulasi.
Menurut Misbakhun, Adi turut berperan dalam pembahasan berbagai aturan sektor keuangan, termasuk Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dengan latar belakang tersebut, dia dinilai memiliki kapasitas untuk menangani pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk aset digital dan bursa kripto.
Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan bahwa keputusan pemilihan lima anggota Dewan Komisioner OJK tersebut diambil melalui musyawarah mufakat.
“Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional,” ujarnya.
Dia juga mengakui bahwa proses pemilihan tersebut dipercepat dibandingkan jadwal awal panitia seleksi (pansel). Langkah akselerasi dilakukan untuk memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemerintah dan DPR merespons situasi sektor keuangan secara cepat.
“Dilakukan upaya-upaya akselerasi sehingga dalam rangka memberikan sinyal positif bahwa kita memberikan pengamanan dan melakukan langkah-langkah yang cukup responsif,” sebutnya.
Berikut hasil fit and proper test calon Anggota Dewan Komisioner OJK:- Friderica Widyasari Dewi: Ketua Dewan Komisioner OJK
- Hernawan Bekti Sasongko: Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
- Hasan Fawzi: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
- Dicky Kartikoyono: Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
- Adi Budiarso: Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto
Friderica menegaskan bahwa kepemimpinan OJK ke depan harus mampu memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, kredibel, serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.
“Sektor jasa keuangan harus menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam Fit and Proper Test di DPR, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, meskipun sektor jasa keuangan nasional saat ini masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik, berbagai tantangan strategis perlu diantisipasi. Tantangan tersebut mencakup dinamika global seperti fragmentasi geopolitik, disrupsi digital di sektor keuangan, meningkatnya risiko perubahan iklim, serta maraknya kejahatan keuangan digital.
Di sisi domestik, sektor jasa keuangan juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari menurunnya kepercayaan publik, dinamika di pasar modal, kompleksitas produk keuangan, hingga kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Friderica mengusulkan delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam memperkuat sektor jasa keuangan ke depan.
Prioritas pertama adalah menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi yang lebih erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk dalam pertukaran data, koordinasi kebijakan, serta penguatan sistem peringatan dini dalam menghadapi potensi krisis.
Prioritas kedua adalah memulihkan kepercayaan publik melalui penguatan integritas, transparansi, serta penegakan hukum yang tegas, terutama di sektor pasar modal.
Selanjutnya, prioritas ketiga adalah meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pembangunan ekonomi nasional, termasuk melalui dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah seperti pengembangan UMKM, program perumahan, ketahanan pangan dan energi, serta program prioritas lainnya.
Prioritas keempat adalah memperkuat pengawasan terintegrasi terhadap industri jasa keuangan, termasuk pengawasan terhadap sektor jasa keuangan digital dengan prinsip same activity, same risk, same regulation, serta pengawasan terhadap konglomerasi keuangan dan produk hibrida.
Prioritas kelima adalah mendorong pendalaman pasar keuangan melalui reformasi struktural industri keuangan, diversifikasi instrumen keuangan, serta perluasan basis investor dan konsumen.
Selain itu, OJK juga akan memperkuat pengembangan keuangan berkelanjutan dan industri keuangan syariah guna memperluas sumber pembiayaan ekonomi nasional.
Prioritas keenam adalah memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, percepatan penanganan pengaduan, serta penguatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK).
OJK juga berencana membangun National Fraud Portal serta memperkuat peran Indonesia Anti-Scam Center untuk menangani kasus penipuan dan kejahatan keuangan.
Prioritas ketujuh adalah transformasi kelembagaan OJK menjadi organisasi yang lebih modern dan adaptif, termasuk melalui penyederhanaan birokrasi, integrasi proses pengawasan, serta pemanfaatan teknologi seperti supervisory technology dan analitik data.
Adapun prioritas kedelapan adalah memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian nasional.
Hasan Fawzi menjelaskan sejumlah target yang dia canangkan bagi pasar modal RI. Pertama, dalam periode 5 tahun ke depan sampai 2031 ditargetkan kapitalisasi pasar akan mencapai Rp25.000 triliun, atau sekitar 80% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
"Jumlah investor kita harapkan sudah ada angka 30 juta investor, kemudian rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) kita harapkan sudah mencapai Rp35 triliun per harinya. Dan sejalan dengan itu terjadi peningkatan baik itu di sisi jumlah emiten maupun jumlah dana kelolaan dari para investor," ujar Hasan, Rabu (11/3/2026).
Hasan mengatakan untuk mencapai kapitalisasi pasar Rp25.000 triliun memang bukan perkara gampang. Dia menekankan otoritas bursa jangan berpikir hanya mengembangkan equity based product atau market semata. Menurutnya, pasar saham Indonesia dibandingkan dengan bursa regional dan global sebetulnya tidak terlalu kalah untuk pasar ekuitasnya.
"Tapi bayangkan Singapura yang 50% lebih porsinya adalah debt instrument market, bukan equity market. Pasar modal di Thailand jauh meninggalkan kita karena non vanilla product dan derivative financial product-nya," ujarnya.
Hasan menilai Indonesia perlu mengembangkan berbagai produk yang tak bertumpu semata pada equity based product, tetapi juga menyasar pengembangan instrumen surat utang sampai keuangan derivatif, sampai non vanilla product.
Dalam forum ini Hasan juga menjelaskan bahwa visi dan misi yang dia usung berjudul reformasi integritas sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) Indonesia untuk mewujudkan sektor PMDK yang terpercaya, dalam, likuid, modern, berdaya saing, dan mampu tumbuh berkelanjutan.
"Visi dan misi serta program rencana strategis yang saya ajukan ini merupakan hasil pemetaan atas permasalahan dan tantangan yang kita hadapi belakangan ini di sektor PMDK, terutama untuk merespons kondisi dan tantangan terkini yang tengah kita hadapi," ujarnya.
Adapun, pada masa jabatan yang masih berlaku sekarang, Hasan merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK. Dirinya juga menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif PMDK menggantikan Inarno Djajadi yang mengundurkan diri bersama Ketua OJK dan Wakil Ketua OJK beberapa waktu lalu.
