REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menilai persiapan haji 2026/1447 H akan berjalan lancar sesuai rencana mengingat belum ada maklumat pelarangan dari otoritas Arab Saudi, seperti larangan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.
Dia mengatakan, Kerajaan Arab Saudi sejauh ini belum memberikan penjelasan resmi mengenai kabar penyelenggaraan haji 2026."Kami di Komisi VIII terus mengawal persiapan haji 2026 secara menyeluruh, termasuk aspek regulasi, teknis, dan pembiayaan, serta kesiapan secara terencana yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah," kata Abidin di Jakarta, Rabu (11/6/2026).
Baca Juga
Masih Perang, Kemenhaj Siapkan Tiga Skenario Haji 2026, Salah Satunya tak Berangkatkan Jamaah
Praperadilan Ditolak, Eks Menag Yaqut Sah Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji
Kesalnya Presiden Lee Usai AS Tarik Sistem Pertahanan Udara (THAAD) dari Korsel
Meski begitu, dia mengingatkan, pemerintah RI melalui Kementerian Haji dan Umrah untuk terus berkomunikasi secara intensif dengan pihak Arab Saudi, demi kejelasan calon jamaah haji dari Indonesia."Masyarakat diminta tetap tenang karena belum ada indikasi konflik akan mengganggu wilayah suci Makkah dan Madinah," kata dia.
Selain itu, dia meminta pemerintah memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi segala kemungkinan, sekaligus menjaga agar pelayanan jamaah tetap optimal tanpa mengurangi kuota atau kualitas.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Komisi VIII DPR RI, kata dia, berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman bagi seluruh calon jamaah Indonesia.
Sejumlah Jamaah calon haji mengikuti kegiatan manasik haji di anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat, Ahad (15/2/2026). Kantor Kementerian Agama Mamuju menggelar manasik haji yang diikuti sebanyak 240 orang untuk memberikan bimbingan jamaah calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Mei 2026 mendatang. - (ANTARAFOTO/Akbar Tado)
