Grid.ID - Dedi Mulyadi kini membuat gebrakan baru. Gubernur Jabar itu mendadak tertibkan warung kumuh di Lembang sampai beri uang kompensasi Rp 7 juta.
Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan baru di kepemimpinannya. Kali ini, Gubernur Jabar menertibkan warung kumuh di Lembang.
Gebrakan baru Dedi Mulyadi mendadak jadi sorotan. Gubernur Jabar itu tertibkan warung kumuh di Lembang sampai beri uang kompensasi Rp 7 juta.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak). Kali ini, ia meninjau sejumlah pedagang yang berjualan di area sepadan jalan di kawasan Lembang.
Dalam kegiatan tersebut, Dedi melakukan penataan terhadap sejumlah kios dan warung yang dinilai kumuh milik para pedagang. Sebelum memerintahkan pembongkaran, ia lebih dulu berbincang dengan para pedagang yang beraktivitas di lokasi tersebut.
Saat berdialog, Dedi memberikan penjelasan kepada warga dan pedagang bahwa langkah penertiban itu bertujuan untuk menata kawasan agar lebih rapi, mendukung keindahan destinasi wisata, sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas.
Bukannya melakukan penggusuran secara paksa, gubernur yang dikenal dengan sebutan KDM itu memilih menggunakan pendekatan yang lebih humanis. Pada kesempatan itu, Dedi juga menyempatkan diri berbincang dengan beberapa pedagang.
Mereka di antaranya merupakan pemilik bengkel, pedagang warung kelontong, hingga penjual pakan. Salah satu pedagang warung kelontong diketahui tidak memiliki tempat tinggal.
Karena itu, ada yang sengaja membangun bangunan yang difungsikan sekaligus sebagai tempat usaha dan tempat tinggal di kawasan tersebut.
"Lembang itu indah, tapi karena penataannya semrawut, keindahannya hilang.”
“Kita mau merapikan biar tidak kumuh dan ini di tikungan menggunakan badan jalan. Nanti kita pikirkan solusinya setelah dirapikan agar Lembang kelihatan bagus dan wisatanya makin banyak,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari Youtube pribadinya.
Dedi Mulyadi juga menemukan seorang penyedia jasa yang mengaku mampu membiayai pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi dari penghasilan bengkel miliknya. Setelah mendapat penjelasan mengenai penertiban tersebut, para pedagang akhirnya memahami bahwa aktivitas mereka sebenarnya melanggar aturan.
Hal itu karena mereka mendirikan tempat usaha di lahan milik pemerintah serta area sepadan jalan yang seharusnya tidak digunakan untuk berjualan. Menyadari adanya konsekuensi dari pelanggaran tersebut, para pedagang dan penyedia jasa itu akhirnya bersedia ditertibkan.
Apalagi setelah Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi sebesar Rp7 juta. Dana kompensasi tersebut dibagikan secara proporsional, bahkan ada yang menerima lebih besar karena beberapa pedagang memiliki tanggungan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak.
Selain itu, ada pula yang memperoleh bantuan dana sebagai modal untuk pindah usaha, termasuk uang tambahan menjelang Lebaran. Dalam kesempatan itu, Dedi juga sempat berseloroh sambil menyindir warga bahwa seharusnya pihak yang mendirikan bangunan liar justru wajib membayar kepada pemerintah daerah.
“Sebenarnya Bapak dan Ibu ini harusnya menyewa ke Pemda karena ini tanah PU Provinsi, tapi karena saya ingin membantu, silakan ini dipakai uangnya untuk lebaran,” ungkapnya.
Para pemilik bangunan yang berdiri tanpa izin tersebut menanggapi langkah itu dengan sikap positif. Mereka bahkan bersedia merobohkan sendiri tempat tinggal maupun warung yang mereka tempati.
Melalui pendekatan dialog yang humanis, Dedi Mulyadi dinilai berupaya menghadirkan solusi yang seimbang antara penegakan aturan pemerintah dan kepedulian terhadap masyarakat kecil. Seluruh langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan provinsi sekaligus membantu kondisi ekonomi warga yang terkena dampak penertiban.
Penataan Warung Kumuh di Subang
Sebelumnya, selain melakukan penertiban di area sepadan jalan provinsi, Dedi Mulyadi juga sempat menata warung-warung yang dinilai kurang tertata di kawasan Kalijati, Subang. Gubernur Jawa Barat tersebut berencana menata ulang seluruh warung yang berdiri di atas lahan milik desa agar tampak lebih rapi dan seragam.
Ke depan, desain bangunan akan dibuat sama, sementara area di sekitarnya akan dipasangi paving block sehingga kendaraan dapat parkir dengan lebih tertata. Dengan penataan tersebut, diharapkan usaha warga seperti penjual lotek maupun sate bisa semakin berkembang.
Jumlah warung yang masuk dalam program penataan ini diperkirakan mencapai sekitar 60 unit. Selama proses pembangunan berlangsung, Dedi Mulyadi memberikan bantuan kompensasi sebesar Rp1 juta kepada masing-masing pemilik warung sebagai penopang kebutuhan selama mereka tidak berjualan sementara waktu.
Ia berharap penataan tersebut nantinya mampu mengubah kawasan itu menjadi area yang lebih tertib dan representatif sehingga dapat meningkatkan citra provinsi.
Untuk mempercepat proses tersebut, Dedi Mulyadi juga memerintahkan agar pendataan KTP para pemilik warung segera diselesaikan, sementara penyaluran dana kompensasi dilakukan keesokan harinya agar proses penataan dapat segera dimulai. (*)
Artikel Asli
