Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran mengguncang pasar energi global. Harga minyak sempat mendekati USD 120 per barel pada Senin, 9 Maret 2026.
Kenaikan tersebut berpotensi memberi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD 70 per barel dalam APBN tahun ini.
Riset yang dirilis Next Indonesia Center berjudul Harga Minyak dan Batas Ketahanan APBN memperkirakan kondisi fiskal masih dapat terjaga meski terjadi lonjakan harga energi.
Direktur Eksekutif Next Indonesia Center Christiantoko menjelaskan setiap kenaikan ICP sebesar USD 1 per barel menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun. Di sisi lain, penerimaan negara dari perpajakan dan PNBP migas meningkat sekitar Rp3,5 triliun.
Dengan perhitungan tersebut, kenaikan ICP sebesar USD 1 per barel diperkirakan memperlebar defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun.
Belajar dari Konflik Rusia–Ukraina
Next Indonesia Center menilai pengalaman saat pecahnya Rusia–Ukraina War pada 2022 dapat menjadi gambaran. Ketika itu, harga minyak sempat menyentuh USD119 per barel pada minggu kedua perang.
Harga minyak membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk kembali ke level sebelum konflik. Rata-rata harga minyak dunia selama periode Februari hingga Agustus 2022 mencapai USD104,4 per barel atau naik 21,66 persen dibandingkan sebelum perang.
Berdasarkan pola tersebut, Next Indonesia Center memperkirakan rata-rata harga minyak dalam enam bulan ke depan naik sekitar 21,66 persen menjadi USD85,2 per barel.
Dengan asumsi tersebut dan rata-rata harga sebelum konflik AS–Israel dengan Iran sebesar USD62,1 per barel, defisit APBN diperkirakan bertambah Rp51,5 triliun.
Defisit anggaran yang sebelumnya diproyeksikan Rp689,2 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi meningkat menjadi Rp740,7 triliun atau 2,88 persen PDB. Angka ini masih berada di bawah batas maksimal defisit 3 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Dengan pengandaian tidak ada perubahan pada faktor-faktor lain (ceteris paribus), Next Indonesia Center memperkirakan bahwa ruang fiskal APBN masih aman dan defisit di bawah 3 persen PDB bila harga kenaikan rata-rata minyak dalam enam bulan tak lebih dari 35 persen," kata Christiantoko, Jumat (13/3/2026).
Rekomendasi Menjaga Ketahanan Anggaran
Untuk menjaga ketahanan APBN, Next Indonesia Center mengusulkan sejumlah langkah. Salah satunya efisiensi belanja kementerian dan lembaga, terutama pada belanja operasional yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Penghematan dapat dilakukan pada kegiatan perjalanan dinas, rapat, pengadaan barang, serta administrasi.
"Komponen ini relatif memiliki ruang efisiensi yang cukup besar ketika pemerintah perlu melakukan penyesuaian," kata Christiantoko.
Selain itu, lembaga tersebut menyoroti ketidaktepatan sasaran subsidi energi. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 menunjukkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi menerima manfaat lebih besar dibandingkan kelompok miskin.
Perhitungan Next Indonesia Center menunjukkan potensi subsidi elpiji yang tidak tepat sasaran mencapai Rp44,8 triliun. Sementara subsidi bahan bakar minyak sekitar Rp88,7 triliun, sehingga total subsidi yang tidak tepat sasaran diperkirakan mencapai Rp133,5 triliun.
Editor: Redaksi TVRINews
