Program MBG di Depok Diperkuat, BGN Validasi Data Penerima Manfaat

realita.co
2 jam lalu
Cover Berita

DEPOK (Realita) - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sekaligus validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. 

Kegiatan ini juga menandai peluncuran data terpadu penerima manfaat yang digelar di Balai Kota Depok, Senin (16/3/2026).

Baca juga: Operasional 1.512 SPPG Dihentikan Sementara

Agenda tersebut dihadiri para lurah, camat, koordinator kecamatan, hingga pelaksana program di lapangan.

Kehadiran mereka bertujuan memastikan data penerima manfaat program benar-benar akurat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memverifikasi data penerima manfaat.

Menurutnya, hingga saat ini program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai wilayah di Indonesia.

“Secara nasional saat ini sudah menyentuh sekitar 61 juta penerima manfaat. Namun yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan adalah para lurah dan kepala desa, karena mereka tahu secara detail jumlah sekolah, anak tidak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita di wilayahnya,” jelas Sony kepada wartawan Senin (16/3/2026).

Sony menegaskan bahwa validasi data sangat menentukan kebutuhan dapur pelayanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap wilayah.

“Validasi ini penting agar kita mengetahui secara akurat berapa jumlah SPPG yang dibutuhkan di setiap kecamatan,” kata Sony.

Ia menjelaskan bahwa sasaran utama program MBG adalah kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta peserta didik.

“Program MBG ini memprioritaskan kelompok rentan terlebih dahulu seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian peserta didik. Karena itu datanya harus benar-benar akurat agar seluruh kelompok tersebut dapat tercover,” ujar Sony.

Di Kota Depok, program tersebut telah berjalan cukup luas dengan dukungan ratusan dapur pelayanan yang telah diverifikasi.

“Sampai saat ini di Kota Depok sudah ada sekitar 173 SPPG yang terverifikasi dan 149 di antaranya sudah operasional. Program ini juga telah menyerap lebih dari 8.000 relawan yang bekerja di berbagai SPPG,” ungkap Sony.

Pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap standar kesehatan dan kelayakan fasilitas dapur MBG yang beroperasi.

“SPPG yang tidak memenuhi spesifikasi, misalnya tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang baik, bisa kami suspend operasionalnya. Dalam waktu 30 hari setelah dinyatakan operasional, SPPG wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” tegas Sony.

Menurutnya, dapur pelayanan yang tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan dapat dihentikan operasionalnya.

“Jika setelah batas waktu yang ditentukan masih belum memenuhi syarat untuk mendapatkan SLHS, maka operasionalnya bisa kami hentikan,” kata Sony.

Baca juga: BGN Dilaporkan Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Sabotase Program Strategis Nasional Berindikasi KKN

Selain pengawasan teknis, pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik melalui transparansi informasi di media sosial.

“Setiap SPPG wajib memiliki akun media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Mereka harus mengunggah menu makanan setiap hari, jenis makanan, kandungan gizinya, serta harganya. Dengan begitu masyarakat bisa ikut melakukan kontrol sosial,” ujar Sony.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik mark up harga bahan makanan dalam program MBG dapat berujung pada tindak pidana karena menggunakan anggaran negara.

“Misalnya harga jeruk Rp2.000 tapi dilaporkan Rp2.500, selisih Rp500 itu bisa menjadi tindak pidana jika dikalikan dengan jumlah penerima manfaat yang besar. Karena ini menggunakan anggaran negara,” tegas Sony.

Sony menambahkan bahwa program MBG turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang menjadi pemasok bahan pangan.

“Di Depok saja dengan jumlah SPPG yang ada, perputaran uangnya bisa mencapai sekitar Rp6,5 miliar per hari. Dana ini mengalir ke relawan, pedagang beras, sayur, telur, ikan, hingga buah, sehingga ekonomi masyarakat bawah ikut bergerak,” jelas Sony.

Sementara itu, Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami bersama para koordinator kecamatan, koordinator kota, hingga lurah saling mendukung agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Supian Suri.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh dapur pelayanan mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga: SPPG Untung Rp 1,8 Miliar per Tahun, Ini Kata BGN

“Jika ada SPPG atau dapur yang tidak mengikuti ketentuan, hal tersebut bisa langsung dilaporkan. Kami ingin semua persyaratan, termasuk kelayakan kesehatan dan SLHS, benar-benar dipenuhi,” ujar Supian Suri.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, menilai kegiatan konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaksana program di lapangan.

“Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak pencerahan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Selama ini komunikasi antara pemerintah daerah dan koordinator lapangan sempat kurang berjalan optimal, namun melalui kegiatan ini semuanya mulai terbuka,” kata Yeti.

Menurut Yeti, validasi data yang akurat sangat penting agar program MBG benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Yang paling penting adalah memastikan data penerima manfaat selalu diperbarui sehingga program ini tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Yeti.

Yeti menambahkan pengawasan terhadap pelaksanaan program juga akan dilakukan melalui satuan tugas khusus serta keterlibatan masyarakat.

“Kami akan membentuk satgas untuk melakukan monitoring. Selain itu masyarakat juga diminta menjadi kontrol sosial dengan memantau menu dan kualitas makanan yang ditampilkan oleh SPPG melalui media sosial,” kata Yeti. hry

 

Editor : Redaksi


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Update Ranking BWF Usai Swiss Open 2026: Gagal Juara, Alwi Farhan dan Putri KW Tertahan
• 4 jam lalutvonenews.com
thumb
BGN Setop Sementara 2 SPPG di Sulsel karena MBG Telat sampai Malam
• 23 jam lalukompas.com
thumb
Podium MI: Silaturahim yang Menyejahterakan
• 13 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Meta Siapkan PHK Besar, 20% Karyawan Terancam
• 20 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Polres Cilacap Jadi Penerima THR Bupati Cilacap Syamsul Auliya, Fantastis Maksimal Rp100 Juta
• 11 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.