Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia perlu segera melakukan reformasi sektor pariwisata guna memitigasi dampak krisis global, khususnya akibat konflik di Timur Tengah.
Ia menyebut sektor pariwisata saat ini tengah menghadapi tekanan akibat terganggunya konektivitas global imbas konflik tersebut.
"Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global, serta membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional," ujar Airlangga, dilansir Antara, Rabu, 18 Maret 2026.
Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara (wisman) serta potensi kerugian devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari jika tidak segera dimitigasi.
Sementara, laporan InJourney Airports untuk periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatat gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Gangguan ini berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang. Tantangan tersebut juga diperparah oleh kenaikan harga avtur.
Airlangga menegaskan, sektor pariwisata tetap penting untuk difokuskan, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada 2025, sektor ini menyumbang Rp945,7 triliun atau setara 3,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, jumlah kunjungan wisman tercatat mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan (yoy). Dari sisi devisa, sektor ini menghasilkan USD18,91 miliar serta menopang 25,91 juta tenaga kerja.
Ilustrasi tempat wisata di Yogyakarta. Foto: Metrotvnews.com
Baca Juga :
Konsumsi Domestik Masih Kuat, Pemerintah Pede Ekonomi Tetap Kokoh di Tengah KrisisDalam kesempatan tersebut, Menko juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah agar pariwisata Indonesia tetap kompetitif.
Salah satunya adalah perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council, kebijakan BVK terhadap 169 negara sejak 2015 mampu mendorong pertumbuhan wisatawan hingga 15 persen per tahun serta menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru di sektor pariwisata.
Saat ini, Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai target perluasan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pasar domestik dengan memanfaatkan momentum libur Lebaran sebagai penopang utama. Strategi ini dapat dilakukan melalui konsep micro-tourism, yakni pengembangan destinasi dalam radius perjalanan darat dengan pengalaman wisata yang lebih mendalam.
Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah stimulus, seperti diskon transportasi selama periode Lebaran 2026 serta kebijakan Work From Anywhere untuk mendorong mobilitas wisatawan domestik. Langkah lain yang diusulkan antara lain negosiasi pembukaan rute internasional baru, penguatan branding Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil, serta promosi destinasi bagi digital nomad.
Wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau, hingga KEK Kura-Kura Bali dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ekosistem kerja berbasis teknologi yang aman bagi talenta digital global.
"Dengan gejolak nilai tukar saat ini, seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan. Untuk itu, pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high-end dengan harga terjangkau perlu diperkuat," kata Airlangga.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menjaga ketahanan ekosistem pariwisata di tengah dinamika global.
