JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin meminta agar layanan publik jangan sampai terabaikan ketika aparatur sipil negara (ASN) melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 1 hari dalam sepekan.
Khozin menekankan, hak warga negara tidak boleh terabaikan oleh apapun kebijakan yang diambil pemerintah.
"Apapun kebijakan yang diambil, layanan publik dasar warga negara jangan sampai terabaikan. Warga negara berhak mendapat layanan yang prima dari negara dalam urusan dasar warga negara," ujar Khozin kepada Kompas.com, Kamis (19/3/2026) malam.
Baca juga: WFH 1 Hari ASN-Swasta Jadi Jurus Pemerintah Hemat Energi
Menurut Khozin, rencana penerapan WFH dalam merespons harga minyak dunia mesti dikaji secara presisi, dengan pertimbangan efisiensi dan produktivitas kerja ASN, swasta, termasuk lembaga pendidikan.
Dia pun mengingatkan bahwa Indonesia sudah pernah punya pengalaman WFH saat masa pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
"Kita telah memiliki data baik plus dan minus dalam penerapan WFH saat pandemi lalu. Karena itu pemerintah mesti mengkaji secara presisi yang didasarkan pada data," ucapnya.
Selain WFH, Khozin juga meminta pemerintah menggalakkan penggunaan transportasi umum bagi ASN.
Baca juga: Soal WFH ASN-Swasta, Airlangga Sebut Dapat Hemat BBM Secara Signifikan
Dia berharap ASN dapat melakukan gerakan bersama untuk pergi ke kantor dengan memakai transportasi publik.
"Dan melakukan penghematan secara ketat penggunaan listrik di instansi pemerintah," imbuh Khozin.
WFH 1 Hari dalam SepekanSebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana kebijakan WFH bagi ASN hingga pekerja swasta dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.
Adapun pemerintah akan menerapkan kebijakan WFH selama 1 hari kerja dalam sepekan guna melakukan penghematan imbas konflik di Timur Tengah.
“Karena itu ada penghematan dari segi, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Baca juga: Menko Airlangga: WFH 1 Hari Kerja Dimulai Setelah Lebaran
Menurut Airlangga, teknis terkait pelaksanaan WFH Ini masih dikaji lebih lanjut dan detilnya akan diumumkan kembali jika sudah matang.
Namun, kebijakan WFH Ini akan dibuat bukan hanya untuk ASN saja, tetapi juga pekerja swasta.
“Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda,” ujarnya.
Baca juga: Ikuti Arahan Prabowo, Pramono Siap Berlakukan WFH bagi ASN Jakarta demi Hemat BBM
Airlangga mengatakan, kebijakan WFH ini akan mulai diberlakukan setelah Lebaran 2026 setelah ada teknis lanjutannya.
“Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” ujar Airlangga.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
