JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) setelah melalui pertimbangan matang, dengan tujuan mendukung kemerdekaan penuh Palestina.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam diskusi yang digelar di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersama sejumlah pakar dan jurnalis senior, dikutip Jumat (20/3/2026).
1. Awal Mula Masuk BoP
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan, awal keterlibatan Indonesia dalam pembentukan BoP bermula pada 23 September 2025, saat ia menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB. Kala itu, ia menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara (two state solution).
Beberapa jam kemudian, lanjutnya, ia bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim dalam Group of Eight, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir, diundang oleh Presiden AS Donald Trump dalam sebuah pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Trump disebut meminta negara-negara itu untuk mendukung 21-point plan, yakni proposal untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza. Menurut Prabowo, rincian poin-poin tersebut dibacakan satu per satu oleh utusan khusus AS Steve Witkoff.
Prabowo kemudian mendengarkan secara saksama proposal tersebut dan tertarik pada poin ke-19 dan ke-20, yang menjelaskan Palestina akan diberikan jalan untuk menjadi bangsa mandiri dan mampu menentukan masa depannya. Selain itu, ada pula poin bahwa AS akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina agar dapat hidup berdampingan secara damai.
Isi proposal tersebut dinilai sejalan dengan pandangan Indonesia terhadap isu Palestina, bahwa perdamaian jangka panjang dapat dicapai melalui solusi dua negara.
"Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara mayoritas Muslim) diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung," ujar Prabowo.
Selanjutnya para pemimpin itu menunjuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani untuk menjadi juru bicara mereka untuk menyampaikan kepada Trump bahwa negara-negara itu mendukung poin rencana tersebut.
“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” kata Prabowo mengingat kembali momen itu.
Beberapa saat setelah pertemuan tersebut, lanjutnya, muncul gagasan mengenai pembentukan BoP, yang sekaligus sudah diadopsi di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Menanggapi perkembangan ini, kedelapan negara mayoritas muslim, yang kemudian disebut dengan Group of Eight, kembali berunding mengenai apakah perlu ikut serta di dalamnya atau tidak.
