jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan menjelang Lebaran 2026, tepatnya di Istana Presiden, Kamis (19/3/2026).
Pengamat politik Arifki Chaniago meilai pertemuan kedua tokoh tersebut tidak sekadar silaturahmi, melainkan bagian dari komunikasi politik yang memiliki makna lebih luas.
BACA JUGA: Terima Kasih, Pak Prabowo, Bonus bagi Arib Dzaky Peraih Emas ASEAN Para Games 2025 Sudah Cair
Menurut Arifki Chaniago, pertemuan tersebut mencerminkan adanya kebutuhan menjaga komunikasi antar elite di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Ini bukan sekadar silaturahmi. Ada konteks yang lebih besar, terutama karena situasi global lagi tidak stabil,” kata Arifki, Jumat (20/3).
BACA JUGA: Membantah Prediksi Rocky Gerung, Ketum LOGIS 08: Prabowo-Gibran Solid Bersama Rakyat
Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini, dari sisi Presiden Prabowo, pertemuan ini sejalan dengan langkah membangun komunikasi luas dengan berbagai tokoh, termasuk para mantan presiden, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas politik.
"Prabowo membangun komunikasi yang luas. Itu memberi pesan bahwa stabilitas jadi prioritas,” ujarnya.
BACA JUGA: Hasto PDIP Ungkap Isi Pertemuan Prabowo-Megawati di Istana
Namun, Arifki melihat pertemuan dengan Megawati memiliki karakter yang berbeda karena dilakukan secara khusus, tidak dalam forum bersama seperti pertemuan mantan presiden dan wakil presiden serta dengan tokoh lain sebelumnya.
“Pertemuan ini lebih spesifik. Ada ruang komunikasi yang tidak sama dengan forum bersama,” katanya.
Dia menilai pendekatan tersebut menunjukkan Megawati memiliki posisi tersendiri dalam dinamika politik nasional, sekaligus mencerminkan adanya ruang tawar yang tetap dijaga oleh PDI Perjuangan.
“Ada pesan bahwa PDIP tetap berada di posisi penyeimbang, tapi komunikasinya dilakukan dengan cara yang lebih khusus,” katanya.
Dalam konteks itu, Arifki menyebut pertemuan ini sebagai pertemuan yang mempertemukan dua kepentingan: konsolidasi politik dari pemerintah dan penegasan posisi dari PDIP.
“Di satu sisi ada konsolidasi, di sisi lain ada upaya menjaga posisi tawar. Itu hal yang wajar dalam politik,” tambahnya.
Dia menegaskan pertemuan seperti ini tidak perlu langsung dimaknai sebagai perubahan peta politik, melainkan bagian dari dinamika komunikasi antar elite dalam membaca situasi yang berkembang.
“Ini lebih ke menjaga komunikasi dan membaca arah, bukan keputusan politik yang langsung terlihat,” pungkas Arifki Chaniago.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
