Dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis, Presiden Prabowo Subianto menjawab kekhawatiran mantan Menteri Keuangan Chatib Basri tentang fenomena menyusutnya kelas menengah. Menurut Chatib, fenomena penyusutan ini terlihat pada 2019-2024.
Chatib, yang kerap disapa Dede, memulai pertanyaan dengan memaparkan penelitiannya mengenai hubungan kuat antara kondisi ekonomi kelas menengah dengan stabilitas sosial. Menyusutnya ekonomi kelas menengah menciptakan banyak unjuk rasa di negara-negara Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia.
Dede menyoroti angka pengangguran memang turun pada 2019-2024, tetapi jumlah kelas menengah Indonesia justru juga ikut turun.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini juga menemukan paradoks–pengangguran tertinggi justru terjadi pada kelompok terdidik seperti lulusan universitas, SMA, dan SMK. Sementara, 80% lapangan pekerjaan yang tercipta bersifat informal dengan upah rendah.
“Bapak bisa bayangkan mereka terdidik, mereka muda, punya segala informasi, ini kemudian bisa jadi potensi social unrest (unjuk rasa),” kata Dede dalam diskusi yang ditayangkan virtual pada Kamis, (19/3).
Prabowo mengamini kekhawatiran penyusutan kelas menengah. Dia mengatakan ada yang salah dalam sistem ketika ekonomi berhasil tumbuh 5% bertahun-tahun tetapi kelas menengahnya berkurang.
Dia mengatakan industrialisasi seharusnya menjadi jawaban untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas untuk kelas menengah Indonesia. Dia pun berkomitmen berhenti ekspor bahan mentah dan mewajibkan pengolahan dalam negeri.
“Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi produk industri yang bernilai tinggi, di sini nanti bisa anak-anak muda yang pintar-pintar bekerja,” kata Prabowo.
Komitmen Deregulasi “Gila-gilaan”Mendengar jawaban tersebut, Dede menyoroti masih banyaknya masalah birokrasi dalam operasi industri di Indonesia. “Di sini, uang bukan masalah, tapi masalah jadi uang,” katanya. Dia pun meminta kesiapan Prabowo secara politik untuk melakukan pemangkasan aturan.
Prabowo kembali mengamini masalah tersebut dan mengatakan sudah melakukan deregulasi masif.
“Saya sudah melakukan deregulasi gila-gilaan mungkin,” kata Prabowo menjawab pertanyaan Dede.
Prabowo mencontohkan distribusi pupuk yang selama ini terhambat 145 peraturan, melibatkan belasan kementerian dan birokrasi daerah. Menurutnya, ini justru memicu penyelewengan. Kini, dia mengklaim aturan ini sudah disederhanakan.
“Akal-akalan birokrasi ini sudah kita kurangi... dari pabrik langsung ke gapoktan (kelompok tani), enggak usah pakai kartu-kartu, pakai KTP bisa beli,” katanya.
