Bisnis.com, JAKARTA — Sekretariat Wakil Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.
Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
“Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat,” ujar Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya, Kamis (19/3/2026).
Forum yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Internasional itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Bappenas, Badan Pusat Statistik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH, Kementerian UMKM, Otoritas Jasa Keuangan, KNEKS, Badan POM, hingga lembaga riset dan organisasi masyarakat serta pelaku usaha.
Tina menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah agar program penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.
“Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” katanya.
Baca Juga
- Wapres Gibran Kunker ke Tuban Jawa Timur, Tinjau Sektor Industri dan Perekonomian
Namun demikian, dia menyoroti masih belum adanya indikator yang jelas dalam mendefinisikan kenaikan kelas UMKM.
“Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omzet kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki mengungkapkan bahwa proporsi wirausaha perempuan di Indonesia masih relatif rendah.
“Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37%,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves/BKPM Riyatno menekankan pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Kami mengajak stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini, terutama yang mikro, ya, supaya mereka mau punya NIB,” kata Riyatno.
Dari sisi data, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi menilai kontribusi ekonomi perempuan masih perlu dioptimalkan.
“Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan,” katanya.
Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi menegaskan peran penting perempuan dalam dunia usaha.
“Jadi perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling struggle,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MPP Perempuan ICMI Euis Amalia menyoroti pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.
“Tidak ada pengecualian, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, bahkan itu produk Amerika, akhirnya harus bersertifikasi halal. Mungkin ini harus menjadi sebuah komitmen,” kata Euis
Di sisi lain, Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI Mellisa Hamid menekankan pentingnya dukungan ekosistem bagi pengusaha perempuan.
“Banyak pengusaha perempuan dan kita ini butuh support system, juga butuh dukungan dari pemerintah, dan juga butuh wadah yang sehat untuk teman-teman perempuan bisa berkarya,” ujarnya.
