Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dihentikan sementara.
Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan untuk meningkatkan kualitas layanan.
Penyetopan ini harus dilakukan untuk memastikan lagi standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi agar program berjalan optimal dan tepat sasaran.
"Saya langsung cek. Panggil Kepala BGN dan saya terus cross-check," ujar Prabowo dalam dialog bersama para jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, diktip Jumat (20/3/2026).
Presiden menegaskan penghentian sementara ini bukan berarti program dihentikan, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh.
Kebijakan itu diambil setelah dilakukan peninjauan langsung menyusul berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Ia menambahkan, pemerintah justru menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan demi meningkatkan kualitas program yang berdampak pada masa depan generasi.
"Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu," lanjutnya.
Menurut Presiden, tindakan tegas diterapkan terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
"Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya," katanya.
"Yang sudah di-suspend, 1.030. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau gak beres ditutup," ujar Presiden.
Selain penghentian sementara, pemerintah mulai menerapkan standar dan sertifikasi ketat untuk seluruh dapur program.
Setiap unit diwajibkan memenuhi persyaratan kebersihan, keamanan pangan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai ketentuan. Dapur yang tidak memenuhi standar akan ditangguhkan hingga dilakukan perbaikan.
Pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik dengan menyediakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat, sekolah, dan orang tua untuk memantau pelaksanaan program.
