JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat yang menggunakan angkutan umum untuk mudik Lebaran pada tahun ini masih minim meskipun jumlahnya naik dibandingkan tahun lalu. Pemerintah diharapan meningkatkan pelayanan dan menambah jumlah angkutan umum pada masa Lebaran.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, Jumat (20/3/2026) siang, jumlah penumpang angkutan umum sejak H-8 hingga H-1 Lebaran 2026 sebanyak 8.164.438 orang. Jumlah itu meningkat dari tahun lalu yang mengangkut 7.881.480 orang.
Rinciannya, total pengguna saat keberangkatan pada angkutan jalan sebanyak 1.391.987 penumpang, angkutan laut 745.647 penumpang, angkutan udara 2.062.802 penumpang, dan angkutan kereta api 1.595.509 penumpang. Jumlah pengguna angkutan sungai, danau, dan penyeberangan 2.357.431 penumpang.
Adapun total sarana transportasi pada Lebaran 2026 sebanyak 141.287 angkutan. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun lalu, yakni sebanyak 145.471 angkutan.
Total pengguna angkutan umum tersebut masih minim apabila dibandingkan dengan perkiraan jumlah masyarakat yang mudik pada Lebaran 2026, yakni 143,91 juta orang. Data tersebut berbanding lurus dengan survei pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, ketika melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), mengatakan, mobil pribadi diprediksi menjadi pilihan utama dengan 76,24 juta pemudik, disusul sepeda motor, dan bus.
Demi kelancaran arus mudik, pemerintah menyiapkan moda transportasi yang terdiri atas 31.000 unit bus, 840 kapal laut, 254 kapal penyeberangan, 372 pesawat udara, dan 3.687 unit sarana kereta api. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan program mudik gratis melalui moda transportasi darat, laut, serta kereta api yang ditargetkan melayani 113.262 penumpang dan 12.140 sepeda motor.
Polri mencatat, terdapat 181.617 kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui empat gerbang tol utama pada H-3 Lebaran, yakni Rabu sampai Kamis (18-19 Maret) pukul 06.00 WIB. Jumlah itu meningkat 78,84 persen dibandingkan dengan kondisi normal.
Salah satu pemudik asal Jakarta Pusat, Tedi (20), biasanya menggunakan kereta api untuk pulang ke kampung halamannya di Subang, Jawa Barat. Namun, mudik kali ini memilih menggunakan sepeda motor supaya lebih cepat sampai tujuan. Sebab, dia hanya bisa menggunakan kereta api sampai Stasiun Cikampek, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan bus atau mobil travel.
Selain itu, biaya yang dikeluarkan menggunakan sepeda motor lebih murah dibandingkan dengan naik transportasi publik. Berdasarkan situs PT Kereta Api Indonesia (KAI), harga tiket dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat menuju Stasiun Cikampek sebesar Rp 45.000 hingga Rp 470.000.
”Menggunakan sepeda motor, paling bensin Rp 30.000 bisa sampai tujuan,” ujarnya.
Secara terpisah, Juru Bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2026 Komisaris Besar Marupa Sagala mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun selama periode Kamis hingga Jumat (10-20 Maret 2026) pukul 06.00 WIB, pada sektor transportasi umum, pergerakan masyarakat terpantau tinggi. Tercatat terdapat 112 trip kapal di 37 pelabuhan penyeberangan dengan total 32.965 penumpang.
Khusus untuk lintasan Jawa-Sumatera, terdapat 43 trip dengan jumlah penumpang mencapai 123.540 orang. Sementara itu, moda kereta api mencatat 1.504 perjalanan dengan 616.287 penumpang, serta sektor penerbangan sebanyak 1.879 penerbangan dengan total 184.180 penumpang.
Marupa mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar tetap mengutamakan keselamatan, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, serta tidak memaksakan diri apabila mengalami kelelahan.
”Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan konvoi berlebihan saat malam takbiran, tidak bersikap anarkistis, serta tetap menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing,” tegasnya.
Melihat kondisi ini, analis transportasi publik Azas Tigor Nainggolan, saat dihubungi, memandang pembangunan transportasi publik dalam sepuluh tahun terakhir tidak merata. Pembangunan transportasi publik banyak dilakukan hanya di kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Yogyakarta. Kota-kota kecil sulit diakses angkutan umum.
”Pada Lebaran ini, kan, mereka juga butuh untuk bersilaturahmi. Apalagi, kondisi dua tahun ini, kan, secara ekonomi sulit. Naik angkutan umum itu juga masih mahal,” jelas Tigor.
Menurut Tigor, pemerintah kurang serius dalam memperhatikan transportasi publik. Mereka hanya fokus pada kendaraan pribadi, seperti pembangunan jalan tol dan pemberian diskon tarif tol saat Lebaran. Sementara itu, transportasi publik yang dibangun hanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dan kereta rel listrik di beberapa kota seperti Yogyakarta.
Ia berharap pemerintah mulai memperhatikan pembangunan fasilitas transportasi publik sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 138 Ayat (1) disebutkan, angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Pada Ayat (2) hal itu dipertegas bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
”Pemerintah ini bukan cuma pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Kalau saya lihat waktu kampanye pilkada, jarang sekali calon kepala daerah mengampanyekan pembangunan transportasi publik di daerahnya,” tegas Tigor.
Menurut dia, pemerintah hanya berorientasi pada masyarakat kelas menengah ke atas. Akibatnya, masyarakat kelas bawah menggunakan transportasi yang dimiliki, seperti sepeda motor.
Berkaca dari situasi arus mudik, Tigor berharap pemerintah segera berbenah untuk mengatasi problematika pada arus balik. Pemerintah jangan hanya berpatokan pada kebijakan yang sudah disusun sebelumnya. Sebab, banyak konteks yang berubah, seperti memperhatikan faktor ekonomi, sosial, dan komunikasi.
