Resiliensi Pariwisata Nasional: Menavigasi Geopolitik dan Ekonomi Hijau

Para pengambil kebijakan di bidang pariwisata di Indonesia perlu menyusun langkah strategis dalam merespons peluang dan tantangan yang muncul dari dinamika global bara beberapa waktu belakangan, ketimbang berdebat dalam masalah yang tidak signifikan di hadapan publik. Dinamika tersebut setidaknya muncul dari aspek ekologis, geopolitik, serta disrupsi teknologi. Ketidaksiapan dalam merespon aspek-aspek tersebut bisa berdampak pada membengkaknya ongkos sosial ekonomi local pada jangka panjang.

Dinamika ekologis telah menciptakan lanskap konsumsi baru yang mengakibatkan pergeseran mekanisme permintaan dan penawaran dari sisi pariwisata secara global. Tuntutan perbaikan kualitas ekologis dalam sektor pariwisata dalam negeri justru bisa menjadi peluang bagi para penyedianya dalam menghasilkan tambahan fiscal dari sektor hijau ini. Laporan Organisasi Kerja sama Ekonomi Maju (OECD) pada 2025 lalu mengestimasi potensi pendanaan pariwisata dari Mekanisme Pengaturan Pajak Karbon (CBAM) bisa mencapai 9.1 miliar Euro.

Guncangan geo-politik yang sedang menerpa hari-hari ini, mulai dari fragmentasi kekuatan negara-negara barat, sengkarut yang makin rumit dalam konflik Timur Tengah, dan kisruh Ukraina yang tidak berkesudahan menuntut penguatan kerja sama regional (seperti ASEAN), penjaminan rantai pasok barang dan jasa, serta pemetaan jalur aman kunjungan. Selain itu adaptasi terhadap perkembangan teknologi, terutama AI. Laporan Future Market Insight mencatat total pasar wisata virtual non-fisik pada 2025 lalu mencapai 14.2 miliar USD, dan diprediksi akan terus meningkat ke angka 29.1 miliar USD pada 2035 mendatang.

Data terakhir dari BPS selama 2025, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia secara keseluruhan mencapai 15,3 juta kunjungan. Diperkirakan ada sekitar 10.6 hingga 33.6 miliar USD yang berputar dalam perekonomian lokal dari aktivitas pariwisata tersebut (asumsi berdasarkan data exit survei BPS 2024). Kemampuan sektor pariwisata memadukan berbagai jenis sektor dalam satu kesatuan produk jasa, menjadikan sektor ini sangat cocok didorong lebih jauh untuk memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan pariwisata dengan mendorong berbagai produk lokal mampu memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Hasil simulasi menggunakan data Input-Output menunjukkan beberapa komoditas mampu memperbesar peluang terciptanya lapangan kerja dalam perekonomian. Gambarannya setiap stimulus Rp 1 rupiah pada masing-masing sektor, akan ada sekitar 200 hingga 300 ribu lapangan pekerjaan (dengan asumsi upah per bulan setara UMP DKI Rp 1,997,819.-). Untuk komoditas sektor pertanian beberapa sektor (12 sektor) yang mampu menciptakan lapangan kerja sekitar 200 hingga 278 ribu meliputi Rumput laut dan sejenisnya; Karet; Hasil Pemeliharaan Hewan Lainnya; Ubi kayu; Kopi; Kelapa Sawit; Jasa Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Unggas dan Hasil-hasilnya; Hasil Perkebunan Lainnya; Tebu; Ternak dan Hasil-hasilnya kecuali Susu Segar; Padi. Atau bila masing-masing komoditas diinvestasikan secara bersamaan (dengan dana Rp 12 Triliun) akan berdampak pada peningkatan 2,734,393 lapangan kerja atau peningkatan PDB sebesar 0.09%.

Pada sektor manufaktur terdapat 10 komoditas yang mampu menciptakan lebih dari 200 ribu lapangan pekerjaan di tiap stimulus yang sama (Rp 1 T per komoditas) yang meliputi: Alas Kaki; Hasil Pengawetan Dan Penyamakan Kulit; Hasil Pemotongan Hewan; Barang-barang dari Kulit; Minuman Tak Beralkohol; Kapal Dan Jasa Perbaikannya; Karet Remah dan Karet Asap; Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan; Produk farmasi; dan Barang-barang hasil industri pengolahan lainnya. Total lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan bila masing-masing komoditas iinvestasikan secara bersamaan (senilai Rp 10 T sebanyak 2,109,339 atau peningkatan PDB sebesar 0.069%.

Pada sektor Jasa terdapat 13 komoditas dengan kemampuan penciptaan lapangan kerja yang sama tiap stimulus yang sama pula. Di mana komoditas tersebut meliputi: Jasa Pendidikan Pemerintah; Jasa Lainnya; Jasa Dana Pensiun; Jasa Pemerintahan Lainnya; Jasa Kesehatan Pemerintah; Jasa Angkutan Rel; Jasa Pemerintahan Umum; Jasa Pendidikan Swasta; Jasa Keuangan Perbankan; Jasa Lembaga Keuangan Lainnya; Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Makan dan Minum; serta Jasa Persewaan dan Jasa Penunjang Usaha. Di mana total lapangan kerja yang berpotensi tercipta mencapai 3,287,223, atau meningkatkan PDB sebesar 0.099%.

Indonesia memiliki bekal yang sangat besar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Dengan potensi geografis, biodiversitas, sosial, maupun budaya yang dimiliki Indonesia ada di atas rata-rata. Namun, potensi fisik dan non-fisik indonesia yang besar tersebut nampaknya belum cukup termanfaatkan untuk dikapitalisasi agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dalam laporan tentang Index Pembangunan Perjalanan dan Wisata Dunia (Travel & Tourism Development Index/ TTDI) 2024 yang dirilis oleh World Economic Forum, Pariwisata Indonesia diposisikan sebagai negara dengan peringkat 22 dari 119 negara dunia. Peringkat ini merefleksikan sebuah harapan namun juga tantangan. Harapan bisa dilihat dari para pesaing yang seluruhnya berasal dari negara-negara maju.

Dalam lingkup Asia, Indonesia kalah dari Jepang (peringkat 3), Tiongkok (8); Singapore (13); Korsel (14); dan United Arab Emirates (18). Sementara sisanya adalah negara-negara maju yang ada di Eropa dan Amerika Utara. Sementara peringkat teratas dipegang oleh Amerika Serikat. Gambaran pesaing dari negara-negara maju tersebut seharusnya menjadi motivasi bahwa dengan investasi pariwisata yang lebih optimal, tanpa harus banyak, kita bisa merebut posisi paling atas.

Penilaian dalam penyusunan index TTDI di atas melibatkan lima dimensi utama meliputi Lingkungan Pendukung; Kebijakan dan Kondisi Pendukung; Infrastruktur dan Jasa; Sumber daya; serta aspek Keberlanjutan, yang selanjutnya dimensi tersebut di pecah menjadi 17 indikator rinci. Beberapa indikator penilaian pembangunan pariwisata kita sebenarnya sudah bisa bersaing dengan 21 negara yang peringkatnya ada di atas Indonesia, namun ada banyak hal yang juga perlu diperbaiki.

Pertama, meski indikator daya saing harga dalam Dimensi Infrastruktur & Jasa sudah cukup baik, namun indikator lain seperti infrastruktur transportasi udara dan infrastruktur pelabuhan & darat masih jauh dari rata-rata negara-negara pesaing. Tak seperti negara Eropa Indonesia merupakan negara kepulauan, yang terpisah baik dengan negara lain, maupun antar wilayah dalam negeri. Dalam catatan BPS 2025 para wisman mayoritas mengandalkan moda transportasi udara sebanyak 70.3%, sementara moda transportasi laut sebanyak 19.7% dan sisanya darat.

Kedua, terkait Dimensi Sumber daya. Meski kekayaan sumber daya alam indonesia di atas rata-rata, namun berbagai inovasi pariwisata seperti pelayanan, wisata budaya, dan sumber wisata lainnya masih belum tergali dan ternarasikan dengan baik. Sementara Ketiga terkait dimensi keberlanjutan, Indonesia perlu memperbaiki indikator lingkungan hidup untuk memastikan kelangsungan pariwisata nasional di masa depan. Bersamaan dengan itu seluruh indikator dalam dimensi Keempat, yakni Lingkungan Pendukung Pariwisata, yang terdiri dari indikator lingkungan usaha; aspek keamanan dan perlindungan; kesehatan dan higienitas; serta pasar dan sumber daya manusia pendukung keseluruhannya masih tertinggal.

Menurut data BPS (2025), Pola kunjungan Wisatawan Mancanegara menunjukkan bahwa Indonesia masih terlalu bertumpu pada Bali, dan Jakarta. Lokasi kedatangan (arrival) menurut bandar udaranya peringkat tertinggi secara berturut-turut ada di bandara bandara Ngurah Rai (Bali) 44.9%, Soekarno-Hatta (DKI Jakarta) 17.9%, Juanda (Jatim) 2.1%, dan Kualanamu (Sumut) 1.9%. Indonesia memiliki pasar wisman di berbagai wilayah di dunia dengan pola tertentu. Tidak berbeda dari periode sebelumnya, 5 negara pengunjung tertinggi secara kumulatif pada 2025 berasal dari Malaysia (17.16%); Eropa (15.97%); Australia (11.40%); Singapore (9.92%); dan China (8.74%). Pola sebaran asal negara wisman tersebut mirip dengan pola sebaran aktivitas ekonomi antar negara untuk perdagangan dan investasi dalam negeri. Kemiripan ini bisa menjadi refleksi bahwa diplomasi pariwisata kita belum dilakukan secara spesifik, namun cenderung dilakukan bersama diplomasi investasi dan perdagangan barang antar negara.

Terkait dimensi Kelima, Pendukung Usaha Wisata, meski pemerintah telah melakukan prioritisasi kebijakan destinasi wisata, namun kesiapan faktor penunjang informasi dan komunikasi (ICT), serta keterbukaan informasi terkait destinasi dan objek wisata masih dirasa kurang jika dibandingkan dengan negara lain.

Marketisasi dan Pentargetan warga negara asing tertentu untuk mengunjungi Indonesia nampaknya perlu dipertimbangkan ulang. Hasil survei dari Pew Reserch Center tahun 2023 lalu telah menginventaris negara-negara dengan warga paling banyak berpergian ke luar negeri, dimana 10 peringkat teratasnya meliputi Swedia; Belanda; Inggris; Jerman; Australia; Prancis; Italia; Kanada; Spanyol; dan Yunani. Jika kita bandingkan dengan proporsi pengunjung dari data BPS di atas, nampaknya target pemasaran wisata kita masih belum representatif.

Bahkan beberapa negara utama penyumbang turis asing, masih belum menjadi tamu utama pariwisata kita. Misalnya wisman dari Swedia sebagai penyumbang turis nomor satu (dari hasil survei Pew tersebut) hanya 0.3% dari total wisatawan kita. Begitu pula dengan tamu dari Italia (0.7%); Kanada (0.6%); Spanyol (0.9%); dan Yunani (0.1%) yang masing-masingnya adalah penyumbang turis nomor 7 sampai 10 terbanyak.

RPJPN telah menggariskan tujuan pariwisata nasional sebagai Destinasi Unggulan Dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi. Strategi kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut meliputi: (i) integrasi konektivitas domestik dan global yang didukung kebijakan visa yang kondusif; (ii) peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan prestasi olahraga dalam diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara; (iii) penguatan integrasi dan daya saing trade, tourism and investment; (iv) peningkatan SDM dan UMKM pariwisata berdaya saing global; (v) penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan dukungan penerapan blue, green, and circular, digitalisasi, dan kemajuan teknologi; serta (vi) penyelesaian 10 destinasi pariwisata prioritas. Pemerintah sendiri sebenarnya juga telah merumuskan beragam inisiasi untuk memfokuskan perwujudan tujuan tersebut seperti di antaranya melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional. Penguatan di sisi pendanaan dan tata kelola pemerintahan di daerah, serta sinergitas berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.