JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan perdamaian Board of Peace (BoP) ke Gaza, Palestina.
Prabowo menekankan, Indonesia tidak ingin terlibat dalam aksi militer apa pun, termasuk upaya pelucutan senjata terhadap Hamas.
Prabowo menegaskan, komitmen utama Indonesia dalam pengiriman pasukan perdamaian adalah murni untuk menjaga rakyat sipil dari serangan pihak mana pun.
Baca juga: Prabowo Sebut Ada Dirjen “Untouchable”, Lembaga Tak Bisa Diaudit
Langkah penangguhan ini diambil seiring dengan memanasnya situasi perang di kawasan Timur Tengah yang membuat seluruh pembicaraan Board of Peace saat ini berada dalam posisi on hold.
"Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata de-weaponization dari Hamas, kita tidak mau ikut. Kita tangguhkan semua. Sampai penjelasan lebih jelas. Ya kalau memang tidak ada suasana damai, bagaimana kita terlibat? Ya, itu pertama," ucap Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis dan pakar yang dikutip dari Youtube Kompas TV pada Jumat (20/3/2026).
Bantuan Kemanusiaan Tetap Berjalan
Meski pengiriman personel militer ditangguhkan sejak pekan lalu, Prabowo memastikan bahwa dukungan kemanusiaan bagi rakyat Palestina tidak akan berhenti.
Pemerintah berkomitmen agar bantuan logistik dan bahan pangan tetap dikirimkan ke wilayah konflik tersebut sesuai jadwal yang direncanakan.
"Yang kita hold adalah pasukannya, ya. (Bantuan makanan ke Palestina) saya kira itu jalan terus," ujar Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Indonesia merencanakan pengiriman sebanyak 8.000 pasukan TNI untuk misi perdamaian di Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).
Namun, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Senin (16/3/2026) telah merilis keterangan resmi mengenai penundaan rencana tersebut.
Baca juga: Prabowo Sebut Ada Dirjen “Untouchable”, Lembaga Tak Bisa Diaudit
Keputusan ini diambil setelah Indonesia mempertimbangkan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Pemerintah menilai situasi saat ini belum memungkinkan bagi pengiriman pasukan perdamaian hingga terdapat kejelasan mengenai stabilitas keamanan di lapangan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
