Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di sejumlah daerah menunjukkan peran ganda sebagai penyedia makanan bergizi sekaligus penggerak ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian, seiring upaya pengetatan standar mutu oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.
Sejumlah SPPG yang telah berjalan menunjukkan bahwa implementasi program tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi berbasis desa melalui kemitraan dengan petani lokal dan pelaku usaha setempat.
Di SPPG Kadi Wano, Wewewa Timur, Sumba Barat Daya, pengelola mengintegrasikan penyediaan makanan bagi sekitar 2.000 siswa di 15 sekolah dengan penyerapan langsung hasil pertanian lokal. Model ini menjadikan SPPG sebagai pembeli siaga (offtaker) bagi petani setempat.
Pengelola SPPG Kadi Wano Edwin Putra Kadege menyatakan program tersebut berdampak langsung pada peningkatan partisipasi sekolah.
“Banyak anak yang datang ke sekolah tanpa sarapan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Fakta di lapangan, guru-guru melapor anak-anak kini jauh lebih bersemangat sekolah meskipun jarak rumah mereka sangat jauh,” ujarnya.
Dampak program MBG juga tercermin dalam survei Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) pada Februari 2026 di tiga daerah di Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan sekitar 50% dari 1.800 responden orang tua menyatakan anak menjadi lebih ceria, sementara 48% menilai anak lebih jarang sakit setelah menerima MBG.
Direktur RISED M. Fajar Rachmadi mengatakan, “Sekitar separuh dari 1.800 responden orang tua siswa yang mengikuti survei kami menyatakan setuju bahwa anak menjadi lebih jarang sakit dan terlihat lebih ceria. 50% orang tua siswa menganggap terlihat lebih ceria, 48% orang tua menilai anak mereka menjadi lebih jarang sakit setelah menerima MBG.”
Di wilayah lain, SPPG Cibuntu di Kecamatan Taraju, Tasikmalaya, mencatat tingkat pemenuhan bahan pangan lokal mencapai 85% melalui kemitraan dengan petani, pedagang pasar, dan komunitas desa.
Kemitraan tersebut turut mendorong perubahan pola produksi pertanian. Petani mulai menanam komoditas yang sebelumnya didatangkan dari luar daerah agar dapat diserap langsung oleh SPPG.
Mitra SPPG Cibuntu Tino Rirantino menyatakan peran SPPG sebagai penghubung antara produksi dan pasar.
“SPPG ini adalah jembatan strategis. Kami memfasilitasi petani agar hasil bumi mereka memiliki pasar yang jelas dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan warga desa,” ujarnya.
Baca Juga: BGN Terbitkan Aturan Baru, SPPG Kini Tak Hanya Masak Tapi Wajib Kelola Limbah
Baca Juga: Prabowo Suspend 1.030 Dapur MBG yang Tak Sesuai Standar
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Prioritas, Menkeu Soroti Penghematan dari MBG
Selain aspek ekonomi, pengelolaan SPPG juga menekankan standar operasional yang ketat, termasuk higienitas dapur, kualitas bahan baku, serta pengaturan komposisi nutrisi sesuai usia anak.
Distribusi makanan dilakukan dengan melibatkan tenaga pendidik untuk memastikan konsumsi tepat sasaran, sekaligus menjaga kedekatan dengan penerima manfaat.
Beberapa SPPG juga memperluas dampak sosial melalui program tanggung jawab sosial, termasuk bantuan sarana pendidikan bagi anak yatim dan yatim piatu di lingkungan sekitar.
Implementasi tersebut menunjukkan bahwa SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur program gizi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi lokal yang terintegrasi, dengan dampak pada ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan akses gizi masyarakat.
