jakarta.jpnn.com - Akademisi Universitas Mataram (Unram) Sahrul mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andre Yunus.
Sahrul menilai langkah tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi.
BACA JUGA: Ketua Umum HIMALO Anggap Presiden Prabowo Benar-Benar Bela Palestina
Direktur Center for Social Progress Studies itu mengatakan dalam waktu singkat pemerintah mampu menunjukkan keseriusan untuk mengungkap kasus tersebut hingga menemukan titik terang dan kepastian hukum.
Menurutnya, sikap Presiden Prabowo menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (rule of law) sebagai fondasi utama negara hukum.
BACA JUGA: Menlu Sugiono Tegaskan Presiden Prabowo Ingin Jadi Penengah Konflik Timur Tengah
“Prabowo dinilai cukup tegas dalam membangun konsolidasi demokrasi yang transparan, setara, dan berkeadilan. Tindakan cepat dalam mengungkap pelaku tanpa pandang bulu mencerminkan keberpihakan negara terhadap penegakan hukum yang tidak diskriminatif,” ujar Sahrul, Jumat (20/3).
Dia juga menekankan pentingnya instruksi Presiden Prabowo kepada aparat, khususnya Polri, untuk mengusut tuntas tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga dalang intelektual di balik kasus tersebut.
BACA JUGA: PP HIMMAH Dukung Prabowo-Gibran Berantas Oligarki, Jaga Kedaulatan NKRI
Menurut Sahrul, hal itu penting agar keadilan tidak berhenti pada pelaku langsung semata.
Secara teoreis, langkah tersebut sejalan dengan konsep equality before the law dan due process of law.
"Negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga mengungkap struktur kekuasaan di balik tindakan kekerasan," ujar Sahrul.
Dalam konteks demokrasi, Sahrul menilai kasus ini memiliki sensitivitas tinggi dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Oleh karena itu, dia mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas dan menghindari narasi yang bisa memicu pembelahan di masyarakat.
Meski demikian, dia melihat respons Presiden Prabowo sebagai sinyal positif bahwa negara tidak menoleransi kekerasan terhadap masyarakat sipil, khususnya kelompok yang berperan sebagai pengawas demokrasi.
Sahrul juga menilai Presiden Prabowo memiliki empati tinggi serta komitmen menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
“Negara harus memastikan adanya ruang aman bagi kritik dan advokasi. Demokrasi yang sehat mensyaratkan perlindungan terhadap kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi,” tegasnya.
Sahrul menambahkan langkah tegas pemerintah dalam menangani kasus ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi aktivis serta menjamin hak-hak sipil tetap berjalan beriringan dengan upaya memperkuat demokrasi dan tatanan sosial.
Dia juga menilai penanganan kasus dilakukan secara profesional sehingga publik memberikan apresiasi atas gerak cepat aparat dalam menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.
Dari sisi politik, respons Presiden dinilai mencerminkan kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada keadilan, bukan sekadar pencitraan.
Upaya tersebut disebut sebagai bagian dari pembangunan moralitas persatuan dan menjaga keutuhan bangsa.
Sahrul menegaskan, penanganan kasus ini tidak boleh terjebak dalam narasi politisasi yang dapat memperkeruh suasana.
Dia mengajak semua pihak untuk mendukung proses hukum agar berjalan objektif dan transparan.
“Kasus ini harus dituntaskan tanpa kepentingan politik. Narasi yang berpotensi memecah belah perlu dikesampingkan demi memperkuat reformasi hukum dan memberantas impunitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menilai dalam perspektif keamanan, pendekatan yang diambil pemerintah mencerminkan perhatian terhadap human security, bukan hanya keamanan teritorial.
Respons cepat dari TNI-Polri disebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menangani kejahatan yang mencederai kemanusiaan dan stabilitas sosial.
Dalam kerangka persatuan nasional, Sahrul menekankan bahwa penanganan kasus kekerasan harus mampu meredam potensi polarisasi.
Pendekatan yang berbasis fakta, transparan, dan tidak spekulatif dinilai penting untuk menjaga kohesi sosial.
“Dalam perspektif pembangunan bangsa, keadilan adalah elemen utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Respons cepat Presiden menjadi momentum untuk menegaskan bahwa negara hadir untuk semua warga tanpa memandang latar belakang,” tuturnya. (Jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil
