Pemerintah bakal menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan setelah Lebaran sebagai bagian dari strategi penghematan energi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan WFH akan diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan diimbau untuk diikuti sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik.
“WFH akan kami detailkan. Namun, setelah Lebaran akan mulai diberlakukan, baik untuk ASN maupun sebagai imbauan bagi sektor swasta. Kecuali yang bergerak di pelayanan publik,” ujar Airlangga.
Airlangga menegaskan, kebijakan tersebut tak diterapkan setiap hari, melainkan hanya satu hari dalam sepekan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) guna memastikan implementasi berjalan optimal di lapangan.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas kenaikan harga energi global yang dipicu konflik antara AS, Israel, dan Iran. Lonjakan harga minyak dinilai berisiko meningkatkan beban subsidi energi, sehingga diperlukan langkah pengendalian konsumsi, termasuk BBM.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menilai penerapan WFH berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi melalui pengurangan mobilitas harian masyarakat.
“Secara perhitungan kasar, WFH dapat menghemat sekitar 20 persen konsumsi BBM,” kata Purbaya.
Menurutnya, pembatasan WFH hanya satu hari dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja.
“Kalau terlalu sering WFH, dikhawatirkan produktivitas menurun. Karena itu, satu hari dinilai cukup untuk menjaga efektivitas kerja,” ujarnya.
Selain itu, penentuan hari WFH, misalnya pada Jumat, dinilai berpotensi menciptakan akhir pekan lebih panjang yang dapat mendorong aktivitas rumah tangga serta memberi stimulus ringan bagi sektor pariwisata domestik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan berbagai langkah untuk menghadapi potensi krisis energi, termasuk penerapan WFH dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.
“Jadi menurut saya, kalau kita hadapi krisis, ya, semua upaya kita pelajari, ya, kan. Pertama, kita harus turunkan konsumsi, kita bisa turunkan konsumsi," ujar Prabowo.
Lembaga Energi Dunia Usul WFH dan Tak Gunakan PesawatDi tingkat global, langkah serupa juga disuarakan International Energy Agency (IEA). Lembaga itu mengusulkan berbagai upaya penghematan BBM, mulai dari penerapan WFH hingga pembatasan penggunaan pesawat.
Direktur Eksekutif IEA, Fatih Birol, menyatakan penghematan perlu dilakukan secara luas oleh pemerintah, pelaku usaha, dan rumah tangga.
“Laporan hari ini menyajikan berbagai langkah konkret dan segera yang dapat diambil dari sisi permintaan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan rumah tangga untuk melindungi konsumen dari dampak krisis ini,” ujar Fatih, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (21/3).
Selain itu, IEA juga menyarankan penurunan batas kecepatan kendaraan di jalan raya setidaknya 10 kilometer (km) per jam untuk menekan konsumsi bahan bakar.
Sebagai bagian dari upaya meredam lonjakan harga minyak, IEA bersama negara-negara anggotanya telah menyepakati pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar.
“Kami baru saja meluncurkan pelepasan terbesar sepanjang sejarah dari cadangan minyak darurat IEA dan saya terus berkomunikasi dengan pemerintah-pemerintah utama di seluruh dunia, termasuk produsen dan konsumen energi besar, sebagai bagian dari diplomasi energi internasional kami,” kata Fatih.
Pada 11 Maret lalu, IEA memang sudah sepakat untuk melepas rekor 400 juta barel minyak dari cadangan strategis guna menekan lonjakan harga minyak. AS memang menyumbang porsi terbesar dari pasokan yang dilepas tersebut.
